KAKINEWS – Tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengencangkan jerat dalam skandal dugaan korupsi Petral. Dalam penggeledahan yang dilakukan Kamis (9/4/2026) malam, aparat menyita sejumlah dokumen penting dan barang bukti elektronik dari rumah para tersangka—indikasi kuat praktik kotor yang selama ini disembunyikan.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menegaskan bahwa penyitaan fokus pada jejak digital dan dokumen krusial yang diduga menjadi kunci pembongkaran skema korupsi.

“Yang disita dokumen dan barang bukti elektronik di rumah para tersangka,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (14/4/2026).

Lihat Juga:
Bareskrim Polri
Bareskrim Bongkar Jaringan Emas Ilegal, Sita Rp7,63 Miliar, 64 Kg Emas dan US$60 Ribu

Namun, sorotan tajam publik justru mengarah pada buronan utama, Mohammad Riza Chalid. Kejagung mengakui perburuan terhadap taipan minyak itu masih berlangsung, sekaligus membantah kabar penangkapannya di Dubai.

“Belum ada informasi itu,” kata Syarief singkat—jawaban yang justru memicu tanda tanya besar.

Di tengah ketidakjelasan tersebut, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, membongkar dugaan yang lebih mencengangkan: Riza Chalid diduga leluasa berpindah negara menggunakan identitas ganda.

Lihat Juga:
KAKINEWS.ID, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus memperluas penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Kali ini, penyidik menggeledah rumah advokat Don Ritto di Bandung dan menyita sejumlah dokumen yang diduga menjadi mata rantai penting dalam pengusutan perkara tersebut. Penggeledahan dilakukan pada Selasa (4/8/2026) di kediaman Don Ritto. Langkah ini merupakan bagian dari upaya penyidik menelusuri dugaan aliran aset dan dokumen yang berkaitan dengan perkara TPPU yang sedang dikembangkan. "Tim penyidik melakukan penggeledahan satu tempat di daerah Bandung milik saudara DR (Don Ritto)," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, di Jakarta, Rabu (5/8/2026). Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan langsung dengan Don Ritto maupun Febrie Adriansyah. Namun, Kejagung belum membuka rincian dokumen yang diamankan karena masih menjadi bagian dari materi penyidikan. "Diperoleh beberapa dokumen yang diduga ada keterkaitan dengan perkara DR sendiri dan FA (Febrie Adriansyah)," kata Anang. Selain melakukan penggeledahan, penyidik juga memeriksa sekitar tujuh orang saksi yang berasal dari kalangan swasta dan pihak perusahaan untuk memperkuat konstruksi perkara. "Sebagian besar dari pihak swasta dan ada dari pihak perusahaan," ujarnya. Sebelumnya, Kejagung telah lebih dulu menggeledah kantor Don Ritto di Jakarta Selatan, rumah Nurman Herin di Depok, serta empat perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Don Ritto, yakni PT HI, PT PIS, PT KPE, dan PT SME. Keempat perusahaan tersebut diduga digunakan sebagai sarana untuk menyamarkan asal-usul aset hasil tindak pidana melalui praktik pencucian uang. Saat ditanya mengenai hubungan Febrie Adriansyah dengan perusahaan-perusahaan tersebut, Anang menegaskan penyidik masih terus mendalami fakta melalui pemeriksaan saksi dan analisis barang bukti yang telah disita. "Pendalaman dilakukan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi serta barang bukti yang diperoleh penyidik, baik dari perkara sebelumnya yang dilimpahkan Kortastipidkor Polri maupun dari hasil penggeledahan dan penyidikan Tim 9," jelasnya. Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan Febrie Adriansyah dan Nurman Herin sebagai tersangka dugaan TPPU berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 20 Juli 2026. Penyidikan dimulai setelah Kejagung menerima pelimpahan perkara beserta barang bukti dari Polri, termasuk emas seberat 74 kilogram dan uang dalam berbagai mata uang asing bernilai ratusan miliar rupiah. Sebelumnya, Kejagung juga menerbitkan tiga surat perintah penyidikan baru menyusul pelimpahan perkara dari Polri. Ketiga perkara tersebut meliputi dugaan korupsi dan TPPU di PT KNI, dugaan korupsi tata kelola batu bara yang diduga memicu pemadaman listrik (blackout), serta dugaan korupsi dan TPPU dalam penanganan perkara PT Asabri. Dengan rangkaian penyidikan yang terus berkembang, Kejagung kini menelusuri seluruh jaringan, aset, dan pihak-pihak yang diduga berperan dalam perkara yang menyeret mantan petinggi Korps Adhyaksa tersebut.
Kasus Febrie Adriansyah Melebar! Kejagung Geledah Rumah Don Ritto, Dokumen Diduga Kunci TPPU Disita

Menurut Boyamin, jejak terakhir menunjukkan Riza sempat berada di Malaysia, namun kini diyakini sudah kabur ke negara lain—diduga menggunakan paspor asing.

“Potensinya dia punya dua paspor, Karibia dan Siprus. Kalau itu benar, dia sudah keluar dari Malaysia tanpa terdeteksi,” tegasnya.

Fakta ini memperlihatkan betapa rapuhnya upaya penegakan hukum jika buronan kelas kakap bisa bebas melintasi batas negara. Apalagi, paspor Indonesianya telah dicabut, yang seharusnya membatasi ruang geraknya.

Lebih jauh, Boyamin mengungkap indikasi terbaru bahwa Riza Chalid kini berada di Amerika—meski lokasi pastinya masih dilacak. Dugaan ini memperkuat kesan bahwa buronan tersebut terus selangkah di depan aparat.

Kasus Petral kembali membuka borok lama tata kelola minyak mentah di PT Pertamina (Persero), yang sarat dugaan permainan kotor.

Publik kini menanti langkah tegas Kejagung: apakah mampu memburu dan menyeret aktor utama ke meja hijau, atau justru kembali kehilangan jejak di tengah kaburnya sang buronan.