Jakarta, Kakinews – Penyidikan kasus dugaan korupsi tambang batu bara ilegal yang menyeret PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) kini memasuki fase lebih serius. Kejaksaan Agung mulai menelusuri dugaan keterlibatan pihak-pihak di lingkar kekuasaan, termasuk dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Langkah ini menandai babak baru dalam pengusutan perkara yang menyeret Samin Tan sebelumnya lebih banyak menyasar pelaksana teknis di lapangan, terutama otoritas pelabuhan. Kini, sorotan penyidik mengarah pada jalur kebijakan yang diduga membuka ruang bagi operasi tambang ilegal tetap berjalan meski izin usaha telah lama berakhir.

Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi, menegaskan bahwa sejumlah pejabat dan pihak dari ESDM telah diperiksa sebagai saksi.

Lihat Juga:
KPK Kembali Panggil Rudy Tanoesoedibjo, Tersangka Korupsi Bansos 2020 Usai Praperadilan Ditolak

“Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang dari ESDM sebagai saksi untuk menerangkan apa yang terjadi,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis malam (23/4/2026).

Meski demikian, Kejagung belum membuka identitas para saksi maupun detail peran mereka. Penyidik menyebut seluruh informasi tersebut masih menjadi bagian dari materi penyidikan yang akan diungkap bertahap.

Pernyataan itu sekaligus memperjelas bahwa penyidikan tidak berhenti pada pelaku lapangan semata. Jika ditemukan bukti yang cukup, penyelenggara negara lain berpotensi ikut dijerat.

Lihat Juga:
KAKINEWS.ID, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus memperluas penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Kali ini, penyidik menggeledah rumah advokat Don Ritto di Bandung dan menyita sejumlah dokumen yang diduga menjadi mata rantai penting dalam pengusutan perkara tersebut. Penggeledahan dilakukan pada Selasa (4/8/2026) di kediaman Don Ritto. Langkah ini merupakan bagian dari upaya penyidik menelusuri dugaan aliran aset dan dokumen yang berkaitan dengan perkara TPPU yang sedang dikembangkan. "Tim penyidik melakukan penggeledahan satu tempat di daerah Bandung milik saudara DR (Don Ritto)," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, di Jakarta, Rabu (5/8/2026). Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan langsung dengan Don Ritto maupun Febrie Adriansyah. Namun, Kejagung belum membuka rincian dokumen yang diamankan karena masih menjadi bagian dari materi penyidikan. "Diperoleh beberapa dokumen yang diduga ada keterkaitan dengan perkara DR sendiri dan FA (Febrie Adriansyah)," kata Anang. Selain melakukan penggeledahan, penyidik juga memeriksa sekitar tujuh orang saksi yang berasal dari kalangan swasta dan pihak perusahaan untuk memperkuat konstruksi perkara. "Sebagian besar dari pihak swasta dan ada dari pihak perusahaan," ujarnya. Sebelumnya, Kejagung telah lebih dulu menggeledah kantor Don Ritto di Jakarta Selatan, rumah Nurman Herin di Depok, serta empat perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Don Ritto, yakni PT HI, PT PIS, PT KPE, dan PT SME. Keempat perusahaan tersebut diduga digunakan sebagai sarana untuk menyamarkan asal-usul aset hasil tindak pidana melalui praktik pencucian uang. Saat ditanya mengenai hubungan Febrie Adriansyah dengan perusahaan-perusahaan tersebut, Anang menegaskan penyidik masih terus mendalami fakta melalui pemeriksaan saksi dan analisis barang bukti yang telah disita. "Pendalaman dilakukan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi serta barang bukti yang diperoleh penyidik, baik dari perkara sebelumnya yang dilimpahkan Kortastipidkor Polri maupun dari hasil penggeledahan dan penyidikan Tim 9," jelasnya. Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan Febrie Adriansyah dan Nurman Herin sebagai tersangka dugaan TPPU berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 20 Juli 2026. Penyidikan dimulai setelah Kejagung menerima pelimpahan perkara beserta barang bukti dari Polri, termasuk emas seberat 74 kilogram dan uang dalam berbagai mata uang asing bernilai ratusan miliar rupiah. Sebelumnya, Kejagung juga menerbitkan tiga surat perintah penyidikan baru menyusul pelimpahan perkara dari Polri. Ketiga perkara tersebut meliputi dugaan korupsi dan TPPU di PT KNI, dugaan korupsi tata kelola batu bara yang diduga memicu pemadaman listrik (blackout), serta dugaan korupsi dan TPPU dalam penanganan perkara PT Asabri. Dengan rangkaian penyidikan yang terus berkembang, Kejagung kini menelusuri seluruh jaringan, aset, dan pihak-pihak yang diduga berperan dalam perkara yang menyeret mantan petinggi Korps Adhyaksa tersebut.
Kasus Febrie Adriansyah Melebar! Kejagung Geledah Rumah Don Ritto, Dokumen Diduga Kunci TPPU Disita

“Tidak menutup kemungkinan apabila ada penyelenggara lainnya yang cukup bukti, tentu akan kita proses,” kata Syarief.

Sejauh ini, tiga nama telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah HS selaku Kepala KSOP Rangga Ilung, BJW selaku Direktur PT Asmin Koalindo Tuhup, serta HZM yang menjabat General Manager PT OOWL Indonesia.

Ketiganya diduga menjadi mata rantai utama dalam praktik tambang dan ekspor batu bara ilegal yang terus berlangsung walau izin usaha PT AKT sudah dicabut sejak 2017.

HS diduga menyalahgunakan kewenangan dengan menerbitkan izin berlayar bagi kapal pengangkut batu bara menggunakan dokumen tidak sah. Sementara BJW bersama Samin Tan disebut tetap menggerakkan operasi tambang hingga 2025.

Di sisi lain, HZM diduga merekayasa legitimasi ekspor melalui manipulasi dokumen uji laboratorium dan laporan verifikasi, sehingga batu bara dari sumber ilegal bisa masuk ke pasar resmi.

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang lebih dulu menjerat Samin Tan sebagai beneficial owner PT AKT. Dalam proses penyidikan, Kejagung juga telah menggeledah sejumlah kantor KSOP di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Dari penggeledahan itu, penyidik menyita dokumen pelayaran serta barang bukti elektronik yang mengindikasikan adanya jaringan permainan yang lebih besar, terstruktur, dan tak sekadar ulah segelintir orang.