Jakarta, Kakinews – Program Sekolah Rakyat yang digadang-gadang sebagai solusi pendidikan bagi masyarakat miskin justru mulai dibayangi ancaman klasik: korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara terang-terangan mengungkap adanya celah rawan yang berpotensi disusupi praktik kotor, terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, pada Senin (4/5/2026) kemarin menegaskan pihaknya saat ini tengah melakukan kajian serius terhadap program yang berada di bawah Kementerian Sosial tersebut. Kajian ini bukan tanpa alasan—indikasi kerawanan dinilai nyata dan berulang.

“Rencana pengadaan bisa diarahkan sejak awal, HPS dimanipulasi, hingga pemenang tender ‘diatur’ dalam lingkaran tertentu,” tegas Budi, mengungkap pola lama yang terus berulang dalam proyek pemerintah.

Data KPK memperkuat kekhawatiran itu. Sepanjang 2004–2025, sebanyak 446 dari 1.782 perkara korupsi berkaitan langsung dengan pengadaan barang dan jasa—menjadikannya salah satu ladang korupsi terbesar setelah suap dan gratifikasi. Fakta ini menempatkan Sekolah Rakyat dalam posisi rawan jika tidak diawasi ketat sejak dini.

Lebih mengkhawatirkan, hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) menunjukkan tren penurunan di Kemensos. Skor yang sebelumnya 79,16 pada 2024 merosot menjadi 75,79 di 2025—masuk kategori “waspada”. Bahkan, sektor pengadaan hanya mencatat angka rendah, memperlihatkan lemahnya sistem pengawasan internal.

KPK pun mengingatkan, tanpa transparansi dan kontrol ketat, program yang seharusnya membantu rakyat justru berpotensi menjadi bancakan oknum.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengaku tak akan mentolerir penyimpangan. Ia mengingatkan seluruh jajaran agar menjauhi korupsi dalam bentuk apa pun.

“Jangan ada korupsi, jangan ada penyalahgunaan, jangan ada penyimpangan,” tegasnya.

Peringatan ini menjadi sinyal keras: Sekolah Rakyat bukan hanya soal pendidikan, tapi juga ujian integritas. Jika celah yang sudah diidentifikasi KPK tetap dibiarkan, maka program ini berisiko berubah dari solusi menjadi skandal baru.