Jakarta, Kakinews – Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung mulai menguliti dugaan penanganan perkara yang menyeret nama Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Atang Pujiyanto. Pemeriksaan terhadap mantan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara itu kini memantik tanda tanya besar: perkara apa yang sebenarnya sedang dibongkar Kejagung?

Sorotan muncul setelah beredar kabar Atang “diamankan” Tim Pengamanan Sumber Daya Organisasi (PAM SDO) Kejagung. Namun Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Ketut Sumedana, membantah isu tersebut dan menegaskan pemeriksaan masih sebatas klarifikasi internal bidang pengawasan.

“Bukan diamankan. Kita yang meminta yang bersangkutan ke Kejagung karena masih tahap klarifikasi di bidang pengawasan,” kata Ketut, Jumat (8/5/2026).

Lihat Juga:
Barbuk Saham Rp2,4 Triliun Dikuasai Kejagung, Jejak Cuci Uang Koruptor Masih Membekas di Bursa
Kejagung Ambil Alih Dugaan Korupsi Hutan Way Kanan, Kejati Lampung Klaim Selamatkan Negara Rp1 Triliun

Meski mencoba meredam spekulasi, Ketut mengakui pemeriksaan itu bukan terkait jabatan Atang saat ini di Kejati Sumsel. Fokus pengawasan justru mengarah pada rekam jejaknya ketika menjabat Kajari Jakarta Utara.

“Iya benar, terkait dugaan penanganan perkara saat menjabat Kajari Jakut,” ujarnya singkat.

Pernyataan itu langsung memunculkan dugaan adanya persoalan serius dalam proses penanganan perkara di masa lalu. Apalagi, Ketut memilih irit bicara saat ditanya soal kemungkinan adanya aliran uang maupun dugaan permainan perkara.

Lihat Juga:
KAKINEWS.ID, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus memperluas penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Kali ini, penyidik menggeledah rumah advokat Don Ritto di Bandung dan menyita sejumlah dokumen yang diduga menjadi mata rantai penting dalam pengusutan perkara tersebut. Penggeledahan dilakukan pada Selasa (4/8/2026) di kediaman Don Ritto. Langkah ini merupakan bagian dari upaya penyidik menelusuri dugaan aliran aset dan dokumen yang berkaitan dengan perkara TPPU yang sedang dikembangkan. "Tim penyidik melakukan penggeledahan satu tempat di daerah Bandung milik saudara DR (Don Ritto)," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, di Jakarta, Rabu (5/8/2026). Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan langsung dengan Don Ritto maupun Febrie Adriansyah. Namun, Kejagung belum membuka rincian dokumen yang diamankan karena masih menjadi bagian dari materi penyidikan. "Diperoleh beberapa dokumen yang diduga ada keterkaitan dengan perkara DR sendiri dan FA (Febrie Adriansyah)," kata Anang. Selain melakukan penggeledahan, penyidik juga memeriksa sekitar tujuh orang saksi yang berasal dari kalangan swasta dan pihak perusahaan untuk memperkuat konstruksi perkara. "Sebagian besar dari pihak swasta dan ada dari pihak perusahaan," ujarnya. Sebelumnya, Kejagung telah lebih dulu menggeledah kantor Don Ritto di Jakarta Selatan, rumah Nurman Herin di Depok, serta empat perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Don Ritto, yakni PT HI, PT PIS, PT KPE, dan PT SME. Keempat perusahaan tersebut diduga digunakan sebagai sarana untuk menyamarkan asal-usul aset hasil tindak pidana melalui praktik pencucian uang. Saat ditanya mengenai hubungan Febrie Adriansyah dengan perusahaan-perusahaan tersebut, Anang menegaskan penyidik masih terus mendalami fakta melalui pemeriksaan saksi dan analisis barang bukti yang telah disita. "Pendalaman dilakukan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi serta barang bukti yang diperoleh penyidik, baik dari perkara sebelumnya yang dilimpahkan Kortastipidkor Polri maupun dari hasil penggeledahan dan penyidikan Tim 9," jelasnya. Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan Febrie Adriansyah dan Nurman Herin sebagai tersangka dugaan TPPU berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 20 Juli 2026. Penyidikan dimulai setelah Kejagung menerima pelimpahan perkara beserta barang bukti dari Polri, termasuk emas seberat 74 kilogram dan uang dalam berbagai mata uang asing bernilai ratusan miliar rupiah. Sebelumnya, Kejagung juga menerbitkan tiga surat perintah penyidikan baru menyusul pelimpahan perkara dari Polri. Ketiga perkara tersebut meliputi dugaan korupsi dan TPPU di PT KNI, dugaan korupsi tata kelola batu bara yang diduga memicu pemadaman listrik (blackout), serta dugaan korupsi dan TPPU dalam penanganan perkara PT Asabri. Dengan rangkaian penyidikan yang terus berkembang, Kejagung kini menelusuri seluruh jaringan, aset, dan pihak-pihak yang diduga berperan dalam perkara yang menyeret mantan petinggi Korps Adhyaksa tersebut.
Kasus Febrie Adriansyah Melebar! Kejagung Geledah Rumah Don Ritto, Dokumen Diduga Kunci TPPU Disita

“Untuk lebih jelasnya silakan tanya ke Kejagung,” katanya.

Sikap tertutup itu justru mempertebal kecurigaan publik. Hingga kini, Kejaksaan Agung belum membuka secara terang perkara apa yang sedang diusut, siapa pihak yang terkait, dan sejauh mana dugaan pelanggaran tersebut terjadi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, juga belum memberikan respons atas konfirmasi wartawan. Kondisi ini membuat pemeriksaan terhadap Atang semakin liar diperbincangkan di internal penegak hukum.

Kasus ini menjadi ujian serius bagi slogan bersih-bersih internal yang selama ini digaungkan Korps Adhyaksa. Publik kini menunggu apakah pemeriksaan tersebut benar-benar akan dibuka secara transparan, atau justru berakhir senyap sebagai klarifikasi administratif semata.

Jika dugaan permainan perkara benar adanya, maka kasus ini bukan sekadar persoalan etik internal, melainkan bisa menyeret isu integritas penegakan hukum dan kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan.