Jakarta, Kakinews – Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menjadi sorotan setelah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Serdang Bedagai (Sergai), Amriyata, dijemput dan diamankan oleh tim intelijen Kejagung untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Langkah penjemputan terhadap seorang kepala kejaksaan daerah aktif tersebut sontak memantik perhatian publik. Pasalnya, tindakan pengamanan langsung oleh tim intelijen Kejagung terhadap pejabat struktural di lingkungan Korps Adhyaksa bukanlah peristiwa yang lazim terjadi dan biasanya berkaitan dengan kebutuhan pemeriksaan yang dianggap penting oleh institusi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan bahwa Amriyata saat ini berada di Gedung Kejaksaan Agung untuk menjalani proses pemeriksaan awal.

Lihat Juga:
KAKINEWS.ID, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus memperluas penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Kali ini, penyidik menggeledah rumah advokat Don Ritto di Bandung dan menyita sejumlah dokumen yang diduga menjadi mata rantai penting dalam pengusutan perkara tersebut. Penggeledahan dilakukan pada Selasa (4/8/2026) di kediaman Don Ritto. Langkah ini merupakan bagian dari upaya penyidik menelusuri dugaan aliran aset dan dokumen yang berkaitan dengan perkara TPPU yang sedang dikembangkan. "Tim penyidik melakukan penggeledahan satu tempat di daerah Bandung milik saudara DR (Don Ritto)," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, di Jakarta, Rabu (5/8/2026). Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan langsung dengan Don Ritto maupun Febrie Adriansyah. Namun, Kejagung belum membuka rincian dokumen yang diamankan karena masih menjadi bagian dari materi penyidikan. "Diperoleh beberapa dokumen yang diduga ada keterkaitan dengan perkara DR sendiri dan FA (Febrie Adriansyah)," kata Anang. Selain melakukan penggeledahan, penyidik juga memeriksa sekitar tujuh orang saksi yang berasal dari kalangan swasta dan pihak perusahaan untuk memperkuat konstruksi perkara. "Sebagian besar dari pihak swasta dan ada dari pihak perusahaan," ujarnya. Sebelumnya, Kejagung telah lebih dulu menggeledah kantor Don Ritto di Jakarta Selatan, rumah Nurman Herin di Depok, serta empat perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Don Ritto, yakni PT HI, PT PIS, PT KPE, dan PT SME. Keempat perusahaan tersebut diduga digunakan sebagai sarana untuk menyamarkan asal-usul aset hasil tindak pidana melalui praktik pencucian uang. Saat ditanya mengenai hubungan Febrie Adriansyah dengan perusahaan-perusahaan tersebut, Anang menegaskan penyidik masih terus mendalami fakta melalui pemeriksaan saksi dan analisis barang bukti yang telah disita. "Pendalaman dilakukan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi serta barang bukti yang diperoleh penyidik, baik dari perkara sebelumnya yang dilimpahkan Kortastipidkor Polri maupun dari hasil penggeledahan dan penyidikan Tim 9," jelasnya. Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan Febrie Adriansyah dan Nurman Herin sebagai tersangka dugaan TPPU berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 20 Juli 2026. Penyidikan dimulai setelah Kejagung menerima pelimpahan perkara beserta barang bukti dari Polri, termasuk emas seberat 74 kilogram dan uang dalam berbagai mata uang asing bernilai ratusan miliar rupiah. Sebelumnya, Kejagung juga menerbitkan tiga surat perintah penyidikan baru menyusul pelimpahan perkara dari Polri. Ketiga perkara tersebut meliputi dugaan korupsi dan TPPU di PT KNI, dugaan korupsi tata kelola batu bara yang diduga memicu pemadaman listrik (blackout), serta dugaan korupsi dan TPPU dalam penanganan perkara PT Asabri. Dengan rangkaian penyidikan yang terus berkembang, Kejagung kini menelusuri seluruh jaringan, aset, dan pihak-pihak yang diduga berperan dalam perkara yang menyeret mantan petinggi Korps Adhyaksa tersebut.
Kasus Febrie Adriansyah Melebar! Kejagung Geledah Rumah Don Ritto, Dokumen Diduga Kunci TPPU Disita

“Diamankan oleh tim intelijen Kejagung,” kata Anang kepada wartawan, Rabu (17/6/2026).

Meski demikian, Kejagung hingga kini masih menutup rapat alasan di balik penjemputan tersebut. Pihaknya belum mengungkap apakah pemeriksaan berkaitan dengan dugaan pelanggaran disiplin, etik, penyalahgunaan kewenangan, atau persoalan hukum lainnya.

“Saat ini masih dalam proses pemeriksaan,” ujar Anang singkat.

Lihat Juga:
Kejagung Pertaruhkan Integritas, Penyidikan Eks Jampidsus Febrie Dibuka untuk Supervisi KPK
Kejagung Kuliti Bisnis Don Ritto, Empat Perusahaan Diduga Dipakai Samarkan Duit Kasus Febrie

Minimnya informasi resmi justru memunculkan berbagai spekulasi di tengah publik. Sebab, penjemputan terhadap seorang Kajari oleh tim intelijen Kejagung menunjukkan adanya proses pengawasan internal yang sedang berjalan dan dinilai memiliki tingkat urgensi tertentu.

Situasi ini semakin menarik perhatian setelah beredar informasi bahwa Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Sergai, Aguinaldo Marbun, juga disebut turut dijemput untuk dimintai keterangan. Namun hingga berita ini diturunkan, Kejagung belum memberikan konfirmasi resmi mengenai status maupun keterlibatan pejabat tersebut dalam pemeriksaan yang sedang berlangsung.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) memilih menyerahkan seluruh informasi kepada Kejagung sebagai pihak yang menangani langsung proses pemeriksaan.

Kasi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Rizaldi, menyatakan bahwa pihaknya belum menerima informasi tambahan selain keterangan resmi yang telah disampaikan Kapuspenkum Kejagung.

“Berdasarkan keterangan Kapuspenkum, Kajari Sergai diamankan tim intelijen Kejagung,” ujar Rizaldi.

Di sisi lain, kabar yang menyebut Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Sergai turut diamankan dipastikan tidak benar. Asisten Intelijen Kejati Sumut, Irfan Wibowo, menegaskan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani cuti.

“Baru saja kami cek ke Sergai, yang bersangkutan statusnya cuti,” kata Irfan.

Ia meminta publik menunggu penjelasan resmi dari Pusat Penerangan Hukum Kejagung agar tidak terjebak pada informasi yang belum terverifikasi.

“Terkait hal tersebut, berkenan ke Puspenkum ya,” ujarnya.

Hingga Rabu malam, Kejagung masih belum membuka substansi perkara yang menjadi dasar pemeriksaan terhadap Amriyata. Kondisi tersebut membuat perhatian publik semakin tertuju pada perkembangan kasus ini.

Penjemputan seorang Kajari aktif oleh tim intelijen Kejagung menjadi ujian penting bagi komitmen transparansi dan akuntabilitas di tubuh Korps Adhyaksa. Masyarakat kini menunggu kejelasan, apakah pemeriksaan tersebut hanya terkait persoalan internal kelembagaan atau berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang lebih serius.

Apa pun hasilnya, publik berhak memperoleh penjelasan yang terang dan objektif. Sebab, kepercayaan terhadap institusi penegak hukum tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan menindak pelanggaran, tetapi juga oleh keterbukaan dalam menangani persoalan yang terjadi di lingkungan internalnya sendiri.