Jakarta, Kakinews – Penyidikan dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki babak yang semakin serius. Kejaksaan Agung (Kejagung) menyegel gudang penyimpanan ribuan sepeda motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (17/6/2026).

Langkah penyegelan tersebut dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi kuat adanya penyimpangan dalam pengadaan motor listrik yang menjadi bagian dari skandal korupsi tata kelola MBG periode 2025–2026.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menegaskan bahwa penyidik turun langsung untuk memeriksa keberadaan dan jumlah unit motor listrik yang telah dibeli menggunakan uang negara.

Lihat Juga:
KPK Kembali Panggil Rudy Tanoesoedibjo, Tersangka Korupsi Bansos 2020 Usai Praperadilan Ditolak

“Untuk mengecek jumlah dan melakukan penyegelan,” kata Syarief kepada wartawan.

Penyegelan ini bukan akhir, melainkan awal dari pengusutan yang lebih luas. Kejagung memastikan langkah serupa akan dilakukan terhadap gudang-gudang lain yang terkait dengan pengadaan motor listrik dalam proyek MBG.

Kasus ini menjadi sorotan karena nilai pengadaan yang fantastis. Penyidik mengungkap adanya pengadaan 21.801 unit motor listrik dengan total nilai mencapai Rp1,035 triliun. Ironisnya, seluruh pembayaran telah dicairkan kepada PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT), perusahaan yang diduga tidak memenuhi syarat sebagai vendor karena tidak memiliki jaringan dealer maupun bengkel aktif sebagaimana dipersyaratkan.

Lihat Juga:
KAKINEWS.ID, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus memperluas penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Kali ini, penyidik menggeledah rumah advokat Don Ritto di Bandung dan menyita sejumlah dokumen yang diduga menjadi mata rantai penting dalam pengusutan perkara tersebut. Penggeledahan dilakukan pada Selasa (4/8/2026) di kediaman Don Ritto. Langkah ini merupakan bagian dari upaya penyidik menelusuri dugaan aliran aset dan dokumen yang berkaitan dengan perkara TPPU yang sedang dikembangkan. "Tim penyidik melakukan penggeledahan satu tempat di daerah Bandung milik saudara DR (Don Ritto)," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, di Jakarta, Rabu (5/8/2026). Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan langsung dengan Don Ritto maupun Febrie Adriansyah. Namun, Kejagung belum membuka rincian dokumen yang diamankan karena masih menjadi bagian dari materi penyidikan. "Diperoleh beberapa dokumen yang diduga ada keterkaitan dengan perkara DR sendiri dan FA (Febrie Adriansyah)," kata Anang. Selain melakukan penggeledahan, penyidik juga memeriksa sekitar tujuh orang saksi yang berasal dari kalangan swasta dan pihak perusahaan untuk memperkuat konstruksi perkara. "Sebagian besar dari pihak swasta dan ada dari pihak perusahaan," ujarnya. Sebelumnya, Kejagung telah lebih dulu menggeledah kantor Don Ritto di Jakarta Selatan, rumah Nurman Herin di Depok, serta empat perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Don Ritto, yakni PT HI, PT PIS, PT KPE, dan PT SME. Keempat perusahaan tersebut diduga digunakan sebagai sarana untuk menyamarkan asal-usul aset hasil tindak pidana melalui praktik pencucian uang. Saat ditanya mengenai hubungan Febrie Adriansyah dengan perusahaan-perusahaan tersebut, Anang menegaskan penyidik masih terus mendalami fakta melalui pemeriksaan saksi dan analisis barang bukti yang telah disita. "Pendalaman dilakukan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi serta barang bukti yang diperoleh penyidik, baik dari perkara sebelumnya yang dilimpahkan Kortastipidkor Polri maupun dari hasil penggeledahan dan penyidikan Tim 9," jelasnya. Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan Febrie Adriansyah dan Nurman Herin sebagai tersangka dugaan TPPU berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 20 Juli 2026. Penyidikan dimulai setelah Kejagung menerima pelimpahan perkara beserta barang bukti dari Polri, termasuk emas seberat 74 kilogram dan uang dalam berbagai mata uang asing bernilai ratusan miliar rupiah. Sebelumnya, Kejagung juga menerbitkan tiga surat perintah penyidikan baru menyusul pelimpahan perkara dari Polri. Ketiga perkara tersebut meliputi dugaan korupsi dan TPPU di PT KNI, dugaan korupsi tata kelola batu bara yang diduga memicu pemadaman listrik (blackout), serta dugaan korupsi dan TPPU dalam penanganan perkara PT Asabri. Dengan rangkaian penyidikan yang terus berkembang, Kejagung kini menelusuri seluruh jaringan, aset, dan pihak-pihak yang diduga berperan dalam perkara yang menyeret mantan petinggi Korps Adhyaksa tersebut.
Kasus Febrie Adriansyah Melebar! Kejagung Geledah Rumah Don Ritto, Dokumen Diduga Kunci TPPU Disita

Lebih mengejutkan lagi, penyidik menemukan dugaan praktik mark up atau penggelembungan harga dalam pengadaan tersebut. Dugaan ini memperkuat indikasi bahwa proyek yang seharusnya mendukung program peningkatan gizi masyarakat justru menjadi ladang bancakan anggaran.

Tak hanya motor listrik, penyidik juga menemukan berbagai pengadaan lain yang diduga sarat penyimpangan. Mulai dari pengadaan 32.000 pasang sepatu, hampir 32 ribu unit tablet, hingga 5.400 unit televisi yang disebut tidak sesuai ketentuan serta diduga mengalami penggelembungan harga.

Sejauh ini Kejagung telah menetapkan lima tersangka, yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodewyk Pusung, mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya, pihak swasta Asep Yusuf Soemantri, serta Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT) Andri Mulyono.

Penyegelan gudang motor listrik menjadi sinyal kuat bahwa penyidik tengah menelusuri aliran anggaran dan keberadaan aset yang dibeli menggunakan dana negara. Publik kini menunggu sejauh mana Kejagung mampu membongkar pihak-pihak lain yang diduga ikut menikmati proyek bernilai triliunan rupiah tersebut.

Skandal MBG yang sejak awal digadang-gadang sebagai program strategis nasional kini justru berubah menjadi salah satu kasus korupsi terbesar yang sedang ditangani Kejaksaan Agung. Penyegelan gudang motor listrik di Bogor menambah daftar panjang bukti bahwa proyek bernilai jumbo itu diduga tidak hanya bermasalah dalam administrasi, tetapi juga berpotensi merugikan keuangan negara dalam jumlah sangat besar.