KAKINEWS, HSS – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) mengikuti Validasi Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang diselenggarakan secara virtual oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI), Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Media Center Sekretariat Daerah Kabupaten HSS tersebut diikuti 40 daerah terpilih dari seluruh Indonesia, terdiri dari lima pemerintah provinsi dan 35 pemerintah kabupaten/kota. Kabupaten HSS menjadi salah satu daerah yang dipilih berkat capaian pengelolaan keuangan daerah yang dinilai baik.
Dalam proses validasi, Kabupaten HSS tergabung bersama Kabupaten Balangan, Tanah Laut, Berau, Kutai Kartanegara, Hulu Sungai Utara, Tabalong, serta Provinsi DKI Jakarta yang diketahui mengundurkan diri dari tahapan validasi.
Wakil Bupati HSS, H. Suriani, S.Sos., memimpin langsung pemaparan capaian dan indikator IPKD Kabupaten HSS. Ia didampingi Sekretaris Daerah HSS Drs. H. Muhammad Noor, M.AP., para asisten, Kepala Baperinda HSS M. Arlian Syahrial, M.Pd., Kepala BPKPD HSS Drs. Nanang Fahrurrazi, MN, M.Si., serta sejumlah kepala OPD terkait.
Pada sesi pendalaman, tim validator yang terdiri dari pakar, akademisi, dan perwakilan media menyoroti sejumlah isu strategis, di antaranya upaya Pemkab HSS dalam memenuhi ketentuan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen, serta langkah konkret dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Suriani memaparkan berbagai strategi yang telah dijalankan Pemkab HSS secara komprehensif. Penjelasan tersebut diperkuat dengan penyajian data teknis dari Baperinda dan BPKPD guna menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan.
Melalui kegiatan validasi IPKD ini, Pemkab HSS berharap seluruh perangkat daerah semakin termotivasi untuk mempertahankan tata kelola anggaran yang baik dan berkelanjutan, sehingga mampu mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Partisipasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam validasi tingkat nasional ini sekaligus menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang profesional, transparan, dan adaptif terhadap berbagai tantangan fiskal.
