KAKINEWS.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengurai benang kusut perkara dugaan korupsi kuota tambahan haji. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Ario Bimo Nandito alias Dito Ariotedjo dijadwalkan hadir sebagai saksi dalam persidangan perkara tersebut di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (10/9/2026).
Pemanggilan Dito menjadi penting karena namanya berada dalam rangkaian peristiwa ketika pemerintah Indonesia memperoleh tambahan 20 ribu kuota haji dari Pemerintah Arab Saudi.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan keterangan Dito diperlukan untuk membuka konstruksi perkara secara lebih utuh, termasuk bagaimana proses perolehan dan kemudian pembagian tambahan kuota tersebut.
“JPU KPK akan menghadirkan saksi Saudara Ario Bimo Nandito atau Pak Dito untuk memberikan kesaksian dan keterangannya. Kehadiran saksi ini penting agar fakta-fakta bisa terungkap secara komprehensif, sekaligus memberikan gambaran utuh terhadap konstruksi maupun kronologi perkara,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (9/9/2026).
Dito bukan sekadar saksi yang dipanggil secara acak. Ia sebelumnya telah diperiksa penyidik KPK pada tahap penyidikan untuk menggali pengetahuannya mengenai proses hingga alasan Pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan 20 ribu kuota haji kepada Indonesia.
KPK sebelumnya menjelaskan bahwa tambahan kuota tersebut pada dasarnya ditujukan untuk memangkas panjangnya antrean jemaah haji reguler.
“Dari pemeriksaan sebelumnya terkonfirmasi bahwa tambahan sebanyak 20 ribu kuota itu maksud utamanya adalah untuk memangkas panjangnya atau lamanya antrean ibadah haji reguler,” ujar Budi.
Namun, persoalan justru muncul pada tahap pelaksanaan dan pembagian kuota.
KPK menduga terdapat penyimpangan dalam pengalokasian tambahan kuota tersebut. Menurut Budi, pelaksanaan oleh pihak-pihak terkait di Kementerian Agama diduga tidak berjalan sesuai dengan dasar dan tujuan awal pemberian tambahan kuota.
Di titik inilah persidangan menjadi sorotan. Tambahan 20 ribu kuota yang semestinya menjadi jalan keluar bagi panjangnya antrean haji reguler justru terseret ke dalam perkara dugaan korupsi.
Keterangan Dito diharapkan dapat membantu majelis hakim menelusuri rangkaian peristiwa sejak proses memperoleh tambahan kuota hingga mekanisme pengalokasiannya.
KPK bahkan menyiapkan lebih dari 300 saksi dan ahli dalam rangkaian persidangan perkara tersebut. Jumlah saksi yang besar menunjukkan luasnya konstruksi perkara yang hendak dibongkar lembaga antirasuah.
“Saksi-saksi dan ahli ini dihadirkan untuk menerangkan konstruksi utuh dari perkara, termasuk menjelaskan penghitungan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum para terdakwa. Semuanya akan dipaparkan agar simpul-simpul perkara ini menjadi terang,” tegas Budi.
Nama Dito menjadi semakin relevan karena pada Oktober 2023 ia turut mendampingi Presiden Joko Widodo dalam lawatan ke Arab Saudi yang salah satu agendanya berkaitan dengan upaya memperoleh tambahan kuota haji bagi Indonesia.
Saat itu, Dito masih menjabat sebagai Menpora.
Kini, keterangannya akan diuji di ruang sidang. Publik menanti apakah kesaksian Dito mampu memperjelas bagaimana tambahan 20 ribu kuota itu diperoleh, siapa yang memiliki kewenangan dalam menentukan alokasinya, serta bagaimana kuota yang semestinya membantu jemaah reguler kemudian berujung pada perkara dugaan korupsi.
KPK memastikan seluruh fakta akan diuji melalui proses persidangan. Posisi Dito dalam perkara ini adalah sebagai saksi, bukan terdakwa.
![**Rp40 Miliar Tan Kian ke Febrie Jadi Sorotan: Disebut Hakim, Dikaitkan Kejagung dengan Tindak Pidana Asal Asabri** JAKARTA — Dugaan aliran uang Rp40 miliar dari taipan properti Tan Kian kembali menjadi sorotan dalam perkara yang menjerat mantan Jampidsus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah. Nilai Rp40 miliar tersebut bukan sekadar informasi yang beredar. Nama dan nominal itu tercantum dalam pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) ketika memutus perkara praperadilan Febrie dalam perkara Nomor 134. Hakim tunggal PN Jaksel Richard Edwin mengungkap adanya keterangan Tan Kian mengenai dugaan penyerahan uang Rp40 miliar kepada Febrie. Keterangan tersebut disebut telah menjadi bagian dari konstruksi bukti yang digunakan dalam penetapan Febrie sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi Asabri dan Jiwasraya. Namun, hakim menegaskan bahwa forum praperadilan tidak berwenang menguji kebenaran materi keterangan tersebut karena substansinya telah masuk ke pokok perkara penyidikan. “Menimbang bahwa dalam praperadilan hakim tidak dibenarkan melanjutkan pemeriksaan sampai menentukan apakah keterangan Tan Kian tersebut benar,” ujar Richard dalam persidangan di PN Jaksel, Kamis (27/8/2026). Perkara tersebut kembali mencuat setelah penyidik Kejaksaan Agung memeriksa Febrie. Kuasa hukumnya, Febri Diansyah, mengatakan kliennya dicecar 22 pertanyaan terkait dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Salah satu materi pemeriksaan menyangkut hubungan Febrie dengan Tan Kian serta dugaan penerimaan uang dari pengusaha tersebut. “Ada 22 pertanyaan ya seingat saya. Kalau pertanyaan-pertanyaan terkait dengan nama-nama lain tidak ada. Tadi lebih ke terkait dengan Tan Kian, misalnya apakah mengenal Tan Kian atau terkait dengan apakah ada pernah ada penerimaan dari Tan Kian,” kata Febri di Kejaksaan Agung, Selasa (8/9/2026). Febri menegaskan kliennya membantah pernah menerima Rp40 miliar dari Tan Kian untuk penanganan perkara Asabri. Di sisi lain, Kejaksaan Agung justru menyebut dugaan uang Rp40 miliar tersebut berkaitan dengan tindak pidana asal dalam perkara TPPU yang menjerat Febrie. Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menjelaskan terdapat dua dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan perkara Febrie, yakni TPPU dan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal. Menurut Anang, salah satu tindak pidana asal tersebut berkaitan dengan penanganan perkara korupsi Asabri. Dalam konstruksi perkara itu, Febrie diduga menerima uang Rp40 miliar dari Tan Kian. “Tindak TPPU dan tindak pidana korupsi asalnya. Nah, itu yang saudara sebutkan [uang Rp40 miliar dari Tan Kian] itu berarti ke tindak pidana asalnya, salah satunya,” ujar Anang di Kejagung, Kamis (3/9/2026). Keterangan tersebut membuat dugaan aliran uang Rp40 miliar menjadi salah satu bagian penting yang perlu diuji dalam proses penyidikan. Sebab, di satu sisi, nama Febrie dan nominal Rp40 miliar muncul dalam pertimbangan hakim berdasarkan keterangan Tan Kian. Di sisi lain, kubu Febrie membantah adanya penerimaan uang tersebut. Versi kubu Febrie menyebut keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tan Kian tidak secara tegas menyatakan uang Rp40 miliar diberikan kepada Febrie Adriansyah. Menurut Febri Diansyah, berdasarkan BAP Tan Kian, pengusaha tersebut awalnya dihubungi seseorang bernama Lucy. Tan Kian disebut mendapat informasi mengenai perkara yang sedang berjalan dan adanya potensi dirinya menjadi tersangka apabila perkara tersebut tidak “diurus”. Komunikasi kemudian disebut berlanjut dengan seseorang bernama Fery Hongkiriwang alias Fery Boboho. Febri mengatakan, berdasarkan BAP tersebut, uang diserahkan Tan Kian kepada Fery, bukan kepada Febrie Adriansyah. “Fery tidak pernah menyampaikan sama sekali di BAP Tan Kian tersebut bahwa uang tersebut nanti akan diberikan kepada Pak FA. Itu tegas sekali di BAP tersebut,” kata Febri. Febri juga menyebut Tan Kian dalam BAP hanya menyampaikan kemungkinan uang tersebut ditujukan kepada empat pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Namun, identitas keempat pejabat tersebut tidak diungkap secara rinci oleh kubu Febrie. “Tan Kian justru mengatakan di BAP itu, menggunakan kata ‘menurut saya, bisa saja’. Tan Kian mengatakan, bisa saja uang tersebut adalah untuk ada empat nama pejabat di Kejaksaan Agung,” ujarnya. Kubu Febrie juga menegaskan bahwa Tan Kian tidak menyatakan secara pasti kepada siapa uang tersebut ditujukan, digunakan, maupun disimpan setelah diserahkan kepada Fery. Dengan demikian, terdapat dua versi yang kini berhadapan dalam perkara tersebut. Pertimbangan hakim mencatat keterangan Tan Kian mengenai dugaan penyerahan Rp40 miliar kepada Febrie, sementara kubu Febrie menyatakan BAP Tan Kian tidak secara tegas menyebut uang itu diberikan kepada Febrie. Sementara Kejaksaan Agung menempatkan dugaan Rp40 miliar tersebut dalam konteks tindak pidana asal yang berkaitan dengan perkara TPPU Febrie. Tan Kian sendiri sebelumnya telah diperiksa dalam rangka penyidikan perkara dugaan korupsi Asabri. Setelah penanganan perkara berada di Kejaksaan Agung, Tan Kian diperiksa oleh penyidik Tim 9 pada Kamis (30/7/2026) dan Selasa (1/9/2026). Penyidik masih memiliki kewenangan untuk menguji seluruh keterangan, aliran dana, pihak yang menyerahkan maupun menerima uang, serta keterkaitannya dengan perkara Asabri dan Jiwasraya. Hingga proses penyidikan berjalan, dugaan penerimaan Rp40 miliar tersebut masih menjadi bagian dari perkara yang harus dibuktikan melalui alat bukti di tahap penanganan perkara.](https://kakinews.id/wp-content/uploads/2026/09/Febrie-Pakai-Rompi-Tahanan-Kejagung-270x152.jpeg)
