Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) mengambil langkah strategis dalam mengimplementasikan delapan agenda prioritas nasional (Asta Cita) Presiden. Fokus utamanya adalah memperkuat tata kelola sosial-politik serta melindungi hak-hak kelompok rentan melalui inovasi daerah yang inklusif.
Berdasarkan kajian tahun 2026, Pemkab HSS menyelaraskan program sosialnya dengan Asta Cita 1, 6, 7, dan 8. Langkah ini juga sejalan dengan visi RPJMD HSS 2025–2029 yaitu “SEMANGAT” (Membangun Desa, Menata Kota, untuk Mewujudkan Hulu Sungai Selatan yang Sejahtera, Mandiri, Agamis, Mengayomi, dan Teknologis).

6 Inovasi Unggulan Perlindungan Sosial

Untuk menjaga ketenteraman warga serta melindungi lansia, difabel, anak terlantar, hingga masyarakat adat, Pemkab HSS mengandalkan enam inovasi prioritas:
  • Loksado Inklusif: Layanan administrasi kependudukan “jemput bola” bagi warga di pegunungan Meratus agar terdata dalam DTKS.
  • SLRT Menyapa: Simpul rujukan penanganan masalah sosial yang menghubungkan desa langsung ke tingkat kabupaten.
  • BAKUL PEDULI: Bantuan jaminan hidup dan pendampingan bagi 865 lansia miskin/terlantar senilai Rp2,17 miliar.
  • Pepenabat: Sistem verifikasi cepat untuk pengawalan bansos darurat agar tepat sasaran.
  • Bina Persada: Ruang dialog dan mediasi partisipatif di tingkat kecamatan untuk pencegahan konflik sosial.
  • SAPA HSS: Kanal pengaduan publik berbasis digital guna memastikan transparansi dan responsivitas pelayanan.

Capaian Nyata dan Langkah Strategis ke Depan

Komitmen Pemkab HSS telah membuahkan hasil konkrit yang dirasakan langsung oleh masyarakat:
  • Rehabilitasi 100%: Capaian layanan rehabilitasi sosial dasar bagi lansia dan anak terlantar di luar panti sukses mencapai target penuh pada 2025.
  • Perlindungan Anak (BERSEMANGAT): Sebanyak 919 anak terlantar mendapat layanan sosial dengan kucuran dana Rp801,6 juta.
  • Program Rumah Sejahtera (PRS): Sebanyak 217 Keluarga Penerima Manfaat menerima bantuan perbaikan RTLH senilai Rp5,42 miliar.
Sebagai penguatan untuk periode 2026–2030, pemerintah daerah menyiapkan dua program lanjutan, yaitu SIGAP-KOHESI (dashboard data tunggal terintegrasi lintas-OPD) dan FORTAS (forum partisipasi kelompok rentan di Musrenbang kecamatan). Melalui langkah ini, HSS kian mantap menjadi daerah yang inklusif dan berkeadilan.
Bagaimana pandangan Anda terhadap integrasi program daerah dengan Asta Cita nasional seperti yang dilakukan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini?