KAKiNEWS.ID, PALANGKA RAYA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat pemadaman darat untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah.
Langkah ini dilakukan karena operasi udara terkendala asap pekat dan jarak pandang yang rendah.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan penguatan pemadaman darat menjadi penting karena sejumlah helikopter water bombing belum dapat beroperasi secara optimal akibat kondisi visibilitas.
“Saat ini kita tidak bisa mengandalkan helikopter water bombing. Bukan berarti tidak berguna, tetapi tidak bisa keluar,” ujar Suharyanto dalam rapat evaluasi penanggulangan karhutla di Posko Lapangan Siaga Darurat Karhutla, Kecamatan Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, Senin (21/9/2026). Dalam siaran pers BNPB, Selasa (22/9/2026).
Berdasarkan laporan Posko Pengendalian Bencana Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah, sepanjang 1 Januari hingga 19 September 2026 tercatat lebih dari 142.000 hotspot dan sekitar 3.800 kejadian karhutla.
Luas area yang ditangani mencapai hampir 13.000 hektare, sedangkan analisis citra satelit Kementerian Kehutanan mencatat luas area terbakar sekitar 7.634 hektare.
Pada Senin (21/9/2026), sebagian wilayah Kalimantan Tengah diliputi asap pekat. Kondisi tersebut menyebabkan jarak pandang turun hingga sekitar 500 meter.
BNPB menyebut operasi udara juga menghadapi kendala dalam pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) periode 20–29 September 2026. Salah satu kendalanya adalah terbatasnya potensi awan hujan yang dapat digunakan untuk penyemaian.
BMKG kemudian menyampaikan adanya potensi awan hujan di wilayah Kalimantan Tengah pada 21–28 September 2026.
Menindaklanjuti kondisi tersebut, BNPB menggeser armada OMC dari Pos OMC Tjilik Riwut, Palangka Raya, ke Pos Syamsudin Noor di Banjarmasin dan Pangkalan Bun.
Langkah tersebut dilakukan agar pesawat OMC dapat lebih optimal melaksanakan misi penanganan karhutla, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah.
10.700 Personel Dikerahkan
BNPB mencatat sekitar 10.700 personel dari berbagai unsur telah dikerahkan untuk menangani karhutla di Kalimantan Tengah. Mereka berasal dari TNI, Polri, BPBPK, BPBD, Manggala Agni, perangkat daerah, relawan, dan ASN.
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah juga mengaktifkan 946 personel yang ditempatkan di 19 posko. Sementara TNI mengerahkan sekitar 1.220 personel di sejumlah wilayah.
Selain personel, dukungan peralatan turut diperkuat, antara lain drone thermal, mesin pompa, selang, nozzle, kendaraan operasional, alat pelindung diri, serta berbagai peralatan pemadaman.
Sebanyak tiga unit drone thermal dan sekitar 300 mesin portable telah disiapkan untuk mendukung regu pemadaman di lapangan.
Suharyanto meminta seluruh peralatan yang tersedia segera digunakan dan tidak hanya disimpan.
“Kalau memang cukup, ya tolong itu dikeluarkan semua. Jangan ditaruh di gudang,” tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah mengevaluasi kebutuhan personel dan peralatan di setiap lokasi karhutla. Jika masih terdapat kekurangan, dukungan tambahan harus segera diberikan.
“Kalau peralatannya kurang, ya kita beri peralatan,” ujarnya.
BNPB menekankan pemadaman harus dilakukan berdasarkan kondisi masing-masing lokasi, termasuk kebutuhan personel, peralatan, akses menuju titik api, dan ketersediaan sumber air.
“Dilihat di masing-masing, kira-kira untuk memadamkan satu titik itu bagaimana? Mohon hari itu bisa dipadamkan. Jangan ditunda,” kata Suharyanto.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebelumnya menetapkan status tanggap darurat karhutla sejak 31 Agustus hingga 29 September 2026. Sebanyak 13 kabupaten dan satu kota telah berstatus tanggap darurat, sedangkan Kabupaten Lamandau masih berstatus siaga darurat.
