Jakarta, Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memanggil sejumlah saksi untuk mengurai dugaan korupsi yang menjerat Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) nonaktif, SL. Pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya penyidik menelusuri dugaan pemerasan terhadap pihak swasta hingga penerimaan gratifikasi bernilai miliaran rupiah.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan saksi dijadwalkan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/11/2026).
“KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta,” kata Budi kepada jurnalis.
Saksi yang dipanggil terdiri atas YK, aparatur sipil negara (ASN), serta FAT, PP, dan RB dari kalangan swasta. Namun, hingga pukul 11.39 WIB, KPK baru mencatat RB yang memenuhi panggilan pemeriksaan.
Pemanggilan para saksi tersebut menjadi langkah lanjutan KPK untuk menelusuri konstruksi perkara, termasuk dugaan aliran uang yang berkaitan dengan proyek pemerintah daerah dan penerimaan lain selama SL menjabat.
OTT Berujung Tersangka Tunggal
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 21 September 2026. Dalam operasi tersebut, SL bersama 13 orang lainnya diamankan.
Sehari kemudian, KPK menetapkan SL sebagai tersangka tunggal dalam perkara dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Penyidik turut menyita uang tunai sebesar Rp200 juta yang berkaitan dengan perkara tersebut.
KPK menduga praktik korupsi itu berlangsung sejak SL menjabat sebagai Penjabat Bupati Bolmut periode 2023–2024, hingga saat menjabat sebagai Bupati Bolmut periode 2025–2030.
Dugaan tersebut menyeret proyek pembangunan jalan di wilayah Sangkub IV. Dalam proyek itu, SL diduga memeras pihak swasta yang hendak mengerjakan pekerjaan pembangunan jalan, dengan nilai penerimaan mencapai Rp130 juta.
Dugaan pemerasan tersebut menjadi salah satu bagian perkara yang kini ditelusuri penyidik melalui pemeriksaan saksi-saksi.
Gratifikasi Rp11,14 Miliar Jadi Sorotan
Tak hanya dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga SL menerima gratifikasi dengan nilai yang jauh lebih besar.
Sepanjang 2023 hingga 2026, SL diduga memperoleh gratifikasi sebesar Rp11,14 miliar. Nilai tersebut menjadi salah satu fokus penting dalam pengusutan perkara karena berkaitan dengan dugaan penerimaan selama masa jabatan di pemerintahan daerah.
Pemanggilan saksi dari unsur ASN dan swasta diharapkan dapat membantu penyidik mengungkap lebih jauh dugaan praktik korupsi tersebut, termasuk pihak-pihak yang diduga mengetahui atau berkaitan dengan penerimaan uang.
KPK masih terus mendalami perkara ini. Seluruh dugaan tersebut merupakan materi penyidikan dan belum menjadi putusan pengadilan.
