Jakarta, Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan korupsi yang menjerat Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) nonaktif, Sirajudin Lasena. Pemeriksaan sejumlah saksi menjadi langkah lanjutan penyidik untuk menelusuri dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi yang menyeret kepala daerah tersebut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 9 November 2026.
“KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta,” kata Budi kepada wartawan.
Saksi yang dipanggil terdiri atas YK, seorang aparatur sipil negara (ASN), serta FAT, PP, dan RB yang berasal dari pihak swasta. Namun, berdasarkan data KPK hingga pukul 11.39 WIB, hanya RB yang tercatat memenuhi panggilan pemeriksaan.
Pengusutan perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Senin, 21 September 2026. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan Sirajudin Lasena bersama 13 orang lainnya.
Sehari setelah OTT, KPK menetapkan Sirajudin sebagai tersangka tunggal dalam perkara dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. KPK juga menyita uang tunai sebesar Rp200 juta yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Dugaan Pemerasan Proyek Jalan dan Gratifikasi Rp11,14 Miliar
KPK menduga praktik korupsi yang dilakukan Sirajudin berlangsung sejak dirinya menjabat sebagai Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Utara periode 2023–2024, hingga menjadi Bupati Bolmut periode 2025–2030.
Dalam konstruksi perkara yang diungkap KPK, Sirajudin diduga memeras pihak swasta terkait pengerjaan proyek pembangunan jalan di wilayah Sangkub IV. Dari dugaan praktik tersebut, Sirajudin disebut memperoleh uang sebesar Rp130 juta.
Tak hanya itu, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi dengan total mencapai Rp11,14 miliar selama kurun waktu 2023–2026.
Besarnya dugaan penerimaan tersebut menjadi salah satu fokus penyidikan. KPK terus menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk kemungkinan aliran uang yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Pemeriksaan terhadap saksi dari unsur ASN maupun swasta menjadi bagian dari upaya penyidik mengurai rangkaian dugaan tindak pidana tersebut.
Kasus ini kembali menyoroti dugaan penyalahgunaan kewenangan kepala daerah dalam pengelolaan proyek pemerintah. KPK masih terus mendalami perkara untuk memperkuat pembuktian terhadap dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi yang menjerat Sirajudin Lasena.
Sirajudin Lasena belum dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
