
Dr H Fauzan Ramon, SH, MH saat bersama mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam (STIHSA) Banjarmasin, Kamis (12/11/2026). (foto:Amus)
BANJARMASIN -Seorang pengacara senior bernama Dr H Fauzan Ramon, SH, MH saat mendampingi kliennya bernama Supian Nor, bersama tim kuasa hukumnya yang berjumlah tujuh orang, mendatangi Mapolresta Banjarmasin untuk proses pemeriksaan, Kamis (12/11/2026). Namun, kedatangan mereka justru diwarnai oleh dugaan tindakan “arogan” dari oknum penyidik.
Kejadian bermula ketika Fauzan Ramon bersama tim menunggu bersama Susan, SH, MH sekitar setengah jam sebelum salah satu penyidik menemui mereka. Saat hendak memasuki ruangan pemeriksaan, pihak kepolisian hanya memperbolehkan satu orang pengacara yang masuk dengan alasan keterbatasan ruangan.
Pengacara senior ini menyayangkan pembatasan tersebut karena ia berniat memperkenalkan seluruh tim kuasa hukumnya yang berjumlah tujuh orang langsung kepada penyidik. Selain itu, ketegangan berlanjut ketika penyidik meminta surat kuasa beserta fotokopinya dan Kartu Identitas Penduduk (KTP).
Namun Fauzan, penasehat hukum legendaris ini menolak menunjukkan KTP miliknya, dengan alasan tidak memiliki urusan dengan para pengacara. Tidak hanya itu, Ketua YLK Intan Kalimantan ini juga dilarang oleh oknum penyidik masuk ruangan karena saat meletakkan telepon genggam (ponsel) di atas meja saat pemeriksaan. Ia diminta untuk meninggalkan ponselnya di luar ruangan. Merasa aturan tersebut berlebihan, Fauzan Ramon pun marah dan tersinggung.

“Saya ini tidak pernah menemui selama 34 tahun berkecimpung di dunia hukum, bahkan di penyidik Mabes Polri. Juga saat bersidang di pengadilan diminta KTP,” ungkap pengacara yang tergabung dalam PERADI ini.
Karenanya Fauzan Ramon memilih untuk keluar dari ruangan.
“Jadi kenapa mesti arogan seperti itu, kan tidak ada aturan-aturan melarang seperti itu. Orang sudah lihat surat kuasa, itu sudah cukup,” ujarnya.
Akibat kejadian ini, ia menilai oknum penyidik tersebut bersikap arogan dan tidak mencerminkan pelayanan yang humanis. Ia berharap pihak kepolisian, khususnya Kapolresta Banjarmasin, dapat menindak atau memindahkan oknum-oknum yang dinilai merusak citra institusi kepolisian.
“Saya minta kapolresta segera memindahkan penyidik itu ke Samapta atau polsek,” tegas Fauzan Ramon yang juga termasuk anggota DPC Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Kota Banjarmasin.
Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Riza Muttaqin saat dikonfirmasi
Via medsos WhatsApp (WA), chat mengatakan, pihaknya siap menindaklanjuti keluhan tersebut.
Satuan Fungsinya siap menerima setiap kritik terutama untuk perbaikan layanan dan rasa aman pelayanan.
“Terimakasih..saya sudah terima komplainnya..saya sudah perintahkan Propam untuk klarifikasi. Apabila terbukti akan dievaluasi sesegera mungkin. Dan saya selaku kapolresta mohon maaf atas ketidaknyamanannya dan berupaya melakukan perbaikan layanan,”singkat Riza Muttaqin.







