Jakarta, Kakinews.id – Presiden Prabowo Subianto mengungkap aktivitas pertambangan emas ilegal yang telah berlangsung selama delapan tahun tanpa izin. Tambang tersebut disebut mampu menghasilkan hingga enam ton emas dalam setahun dengan nilai ekonomi mencapai sekitar Rp15 triliun.
Pengungkapan itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam peringatan HUT ke-15 Partai NasDem. Presiden menyoroti besarnya potensi kekayaan alam Indonesia yang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal apabila aktivitas pertambangan ilegal terus berlangsung.
Prabowo memaparkan, tambang yang tidak memiliki izin tersebut mampu menghasilkan sekitar 500 kilogram emas setiap bulan. Jika dikalkulasikan selama 12 bulan, total produksinya mencapai enam ton emas.
Besarnya produksi tersebut menjadi perhatian Presiden karena nilai ekonominya sangat signifikan. Ia menyebut nilai enam ton emas itu mencapai hampir 800 juta dolar AS atau sekitar Rp15 triliun.
“Tiap bulan yang dihasilkan adalah 500 kg emas. Satu tahun kan berarti enam ton. Enam ton itu nilainya hampir 800 juta dolar,” ungkap Prabowo di Gedung DPP Partai Nasdem, Rabu (11/11/2026).
Presiden kemudian menekankan bahwa nilai ekonomi dari hasil tambang tersebut bukan jumlah yang kecil. Dana sebesar itu dinilai dapat memberikan manfaat besar apabila masuk ke dalam penerimaan negara dan digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan.
Dalam sambutannya, Prabowo juga menggambarkan besarnya kebutuhan pembangunan infrastruktur pendidikan di Indonesia. Ia menyebut pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki puluhan ribu sekolah.
Menurutnya, dengan biaya rata-rata renovasi sekitar Rp1 miliar per sekolah, dana Rp15 triliun dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sekitar 15.000 sekolah tambahan.
Presiden juga mengingatkan bahwa jumlah sekolah di Indonesia mencapai sekitar 368.000 unit. Kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya kebutuhan anggaran untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
Pernyataan Prabowo menjadi sorotan karena memperlihatkan besarnya potensi ekonomi yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan tanpa izin. Selain persoalan kepatuhan terhadap regulasi, praktik tersebut juga menjadi tantangan dalam memastikan pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat bagi kepentingan nasional.
Pemerintah diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap pertambangan ilegal. Langkah tersebut penting agar kekayaan alam Indonesia tidak terus dieksploitasi melalui kegiatan yang tidak sesuai ketentuan hukum.
Pengungkapan Presiden ini sekaligus menjadi pengingat bahwa sumber daya alam semestinya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan rakyat.
