Jakarta, Kakinews.id – Polda Metro Jaya mengklaim mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, bersedia memenuhi panggilan penyidik apabila kembali dimintai keterangan dalam perkara dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Pernyataan tersebut disampaikan setelah sejumlah personel Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya mendatangi Firli di sebuah gedung olahraga (GOR) bulutangkis.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, dalam pertemuan tersebut Firli menyampaikan kesediaannya untuk hadir apabila penyidik kembali melayangkan panggilan pemeriksaan.
“Yang bersangkutan menyampaikan akan hadir dalam panggilan pemeriksaan yang akan segera dilakukan oleh penyidik,” ujar Budi kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).
Meski demikian, kepolisian belum memberikan kepastian mengenai jadwal pemeriksaan lanjutan terhadap Firli yang telah berstatus tersangka sejak November 2023 tersebut.
Janji kehadiran Firli itu menjadi perhatian mengingat rekam jejak pemanggilan sebelumnya. Dalam catatan penyidikan, Firli tercatat beberapa kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan.
Penyidik pernah menjadwalkan pemeriksaan pada 6 Februari 2024. Namun, Firli tidak hadir. Pemanggilan ulang dilakukan pada 26 Februari 2024, tetapi kembali tidak dipenuhi.
Penyidik kemudian kembali melayangkan panggilan pada 28 November 2024. Namun, Firli juga tidak datang untuk menjalani pemeriksaan.
Budi menegaskan, kedatangan personel Ditreskrimsus ke GOR bulutangkis bukan merupakan upaya penangkapan. Kehadiran petugas disebut untuk menindaklanjuti ketidakhadiran Firli dalam agenda pemeriksaan sebelumnya.
“Kehadiran personel Ditreskrimsus Polda Metro Jaya ke lokasi GOR Bulutangkis dalam rangka menindaklanjuti ketidakhadiran saudara FB dalam dua kali panggilan pemeriksaan,” jelasnya.
Dua Tahun Berstatus Tersangka, Perkara Belum Tuntas
Firli ditetapkan sebagai tersangka pada 22 November 2023 dalam perkara dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo. Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan permintaan atau penerimaan uang saat SYL masih menjabat Menteri Pertanian.
Dalam perkara ini, Firli disangkakan melanggar sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukuman yang dikenakan mencakup pidana penjara maksimal seumur hidup.
Namun, perjalanan penyidikan perkara tersebut belum menunjukkan penyelesaian. Penyidik Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah dua kali menyerahkan berkas perkara kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kedua penyerahan itu belum membuat perkara dinyatakan lengkap.
Persoalan semakin panjang setelah Kejati DKI Jakarta mengembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) perkara Firli kepada penyidik kepolisian.
Kasipenkum Kejati DKI Jakarta Dapot Dariarma sebelumnya menjelaskan, pengembalian dilakukan karena petunjuk jaksa belum dipenuhi penyidik hingga batas waktu yang ditentukan.
“Kita kembalikan SPDP, bukan berkas lagi. SPDP pun kita kembalikan pada tanggal 7 Agustus 2025,” kata Dapot kepada wartawan, Jumat (24/4).
Dapot menjelaskan, jaksa sebelumnya telah memberikan petunjuk melalui P19 agar penyidik melengkapi sejumlah kekurangan dalam penanganan perkara. Namun, hingga tenggat waktu berakhir, petunjuk tersebut belum dipenuhi.
Kejaksaan kemudian menerbitkan P20 sebagai pemberitahuan bahwa batas waktu penyidikan telah berakhir. Karena tidak ada pemenuhan terhadap petunjuk tersebut, SPDP akhirnya dikembalikan.
Dengan demikian, meski Firli telah menyatakan kesediaannya untuk memenuhi panggilan berikutnya, penyelesaian perkara dugaan pemerasan terhadap SYL masih menunggu kelanjutan proses penyidikan dan koordinasi antara kepolisian dengan kejaksaan.
