KAKINEWS.ID, JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengapresiasi kolaborasi lintas sektor dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan. Meski dinilai berjalan baik, pemerintah daerah tetap diminta memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana lainnya, terutama banjir.
Apresiasi tersebut disampaikan Koordinator Pusat Data dan Informasi BNPB, Teguh Harjito, saat menerima kunjungan kerja Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda Kalsel bersama Press Room Kalsel di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Teguh mengatakan, berdasarkan catatan BNPB periode 2016–2025, Kalimantan Selatan termasuk lima besar provinsi dengan frekuensi kejadian bencana tertinggi di Indonesia. Bencana yang mendominasi terutama berasal dari kategori hidrometeorologi.
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut kesiapan daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana.
“Melihat rekam jejak tersebut, kesiapan dan kesiapsiagaan dalam penanganan krisis saat bencana menjadi krusial. Namun, untuk karhutla, kolaborasi lintas sektor di Kalsel sudah berjalan cukup baik,” ujarnya.
BNPB menilai keberhasilan penanganan karhutla di Kalsel tidak terlepas dari keterlibatan berbagai unsur, mulai dari BPBD, TNI, Polri, masyarakat hingga relawan.
Upaya penanganan dilakukan melalui operasi darat, operasi udara, serta penegakan hukum. Respons cepat masyarakat dan relawan dalam melaporkan temuan titik api kepada posko bencana juga menjadi faktor penting dalam mendukung penanganan di lapangan.
Meski demikian, Teguh mengingatkan agar strategi penanggulangan karhutla tidak hanya mengandalkan pemadaman dan penindakan. Langkah pencegahan serta mitigasi sejak dini perlu semakin diperkuat.
Di sisi lain, ancaman bencana hidrometeorologi juga menjadi perhatian BNPB. Data nasional mencatat sebanyak 4.727 kejadian bencana terjadi sepanjang 2025, yang mengakibatkan 1.666 orang meninggal dunia serta kerusakan pada ratusan ribu rumah.
Di Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar dan Tanah Laut tercatat sebagai wilayah dengan frekuensi kejadian bencana tertinggi selama periode 2016–2025. Bahkan, Tanah Laut masuk dalam daftar 30 kabupaten/kota secara nasional dengan tren kejadian bencana cukup tinggi.
Sementara itu, sepanjang 2026, rentetan bencana di Kalsel dilaporkan telah menyebabkan ratusan ribu warga mengungsi.
BNPB juga mengingatkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi banjir yang umumnya mencapai puncak pada periode Desember hingga Januari.
Teguh menegaskan, BPBD provinsi maupun kabupaten/kota memiliki peran penting sebagai ujung tombak kesiapsiagaan dan penanganan bencana di daerah.
Apabila pemerintah daerah menghadapi keterbatasan logistik, personel maupun anggaran, BNPB membuka ruang pengajuan bantuan untuk mendukung penanganan tanggap darurat.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Adpim Setda Kalsel, H. Berkatullah, mengatakan hasil pertemuan bersama BNPB akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah provinsi dalam memperkuat strategi penanggulangan bencana.
“Hasil diskusi ini menjadi bahan berharga bagi Pemprov Kalsel untuk menyusun langkah mitigasi dan penanganan bencana yang lebih terukur ke depan. Kami mendorong agar program-program mitigasi BNPB terus dialokasikan ke Kalsel sehingga segala bentuk risiko bencana dapat diantisipasi dan diminimalkan sejak dini,” pungkasnya.
