Jakarta, Kakinews.id – Skandal dugaan penyadapan ilegal di tubuh Polri kian menggemparkan. Bukan sekadar menyasar kalangan aktivis atau kelompok masyarakat, operasi penyadapan yang kini diusut justru diduga menjangkau lingkar kekuasaan tertinggi, termasuk Presiden Prabowo Subianto, anggota DPR, hingga aparat penegak hukum.
Fakta mengejutkan itu diungkap Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026). Dalam pemaparannya, Suyudi mengungkap luasnya daftar pihak yang diduga menjadi target penyadapan ilegal dalam perkara yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden Republik Indonesia, lingkar istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa,” kata Suyudi.
Daftar tersebut memperlihatkan betapa luasnya jangkauan dugaan operasi penyadapan. Presiden, pejabat negara, lembaga penegak hukum, hingga mahasiswa disebut masuk dalam sasaran. Namun, Suyudi menegaskan, nama-nama tersebut merupakan pihak yang diduga menjadi korban penyadapan, bukan pihak yang terlibat tindak pidana.
Dalam perkembangan penyidikan, polisi telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli. Sebanyak 24 saksi berasal dari internal Polri, tiga dari perusahaan penyedia layanan telekomunikasi, yakni Indosat, XL Smart, dan Telkomsel, serta satu saksi dari vendor sistem penyadapan.
Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti, mulai dari 15 telepon genggam, tujuh flashdisk, dua iPad, empat CPU, PC, laptop, modem, hingga dokumen dan log data penyadapan.
Lebih jauh, penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni LSP, SU, EH, dan AS.
Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo diduga menjadi pihak yang memberikan perintah sekaligus menentukan target penyadapan, baik secara lisan maupun melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS. Ia juga diduga menjadi penerima akhir hasil penyadapan atau disebut sebagai end-user.
Sementara itu, SU yang pernah menjabat Kadiv TIK Polri pada 2021 hingga Oktober 2026 diduga memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan harian serta analisis hasil penyadapan kepada Listyo Sigit.
Tersangka EH, yang menjabat Plt Kabagmon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan dari SU dan memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa dilengkapi surat permohonan penyidik.
Adapun AS, yang menjabat Plt Kabagmon pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026, diduga meneruskan perintah penyadapan kepada operator tanpa permohonan penyidik. AS juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo Sigit, memerintahkan surveillance, serta menginstruksikan penghapusan data suara dan log penyadapan berikut pembubaran grup WhatsApp.
Terkait penahanan, Listyo Sigit ditahan hingga 23 November 2026, EH hingga 22 November 2026, dan AS hingga 21 November 2026. Sementara SU yang ditetapkan sebagai tersangka pada 5 November 2026 telah menjalani tahanan rumah sejak 11 November 2026.
Suyudi menegaskan, seluruh peran tersebut masih merupakan dugaan yang harus dibuktikan melalui proses hukum dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Penyidik menerapkan Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait penyadapan dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara. Selain itu, diterapkan Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) UU ITE terkait penghilangan data elektronik dengan ancaman maksimal delapan tahun, serta Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP mengenai akses ilegal.
Tak berhenti di situ, polisi juga menerbitkan laporan terkait dugaan tindak pidana makar, termasuk dugaan turut serta dan pemufakatan jahat untuk menggulingkan pemerintah.
Namun, Suyudi menegaskan dugaan makar tersebut masih membutuhkan pendalaman. Temuan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana makar.
“Temuan dalam dugaan tindak pidana penyadapan, ilegal akses, dan atau menghilangkan dokumen elektronik tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadinya tindak pidana makar,” ujarnya.
