KAKINEWS.ID, Jakarta – Penguatan informasi risiko, sistem deteksi dini, dan kesiapsiagaan masyarakat menjadi faktor penting dalam mengurangi dampak bencana. Upaya tersebut perlu dilakukan secara terpadu, mulai dari pemerintah hingga tingkat komunitas masyarakat.
Edukator kebencanaan Daryono menekankan, pengurangan risiko bencana tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur fisik. Penguatan tata kelola, integrasi informasi kebencanaan, sistem peringatan dini, serta kemampuan masyarakat merespons ancaman juga perlu menjadi perhatian.
Menurut Daryono, informasi risiko merupakan fondasi utama dalam upaya mitigasi bencana. Data cuaca, iklim, curah hujan, tinggi muka air, pasang laut, serta peta bahaya dan kerentanan perlu diintegrasikan untuk menghasilkan informasi yang akurat dan berbasis dampak.
“Peringatan dini tidak cukup hanya menyampaikan potensi ancaman, tetapi harus menjelaskan wilayah yang berisiko, masyarakat yang mungkin terdampak, dan tindakan perlindungan yang perlu dilakukan,” ujar Daryono.
Ia menjelaskan, kecepatan deteksi, ketepatan informasi, dan waktu respons menjadi faktor penting dalam mengurangi korban jiwa serta kerugian akibat bencana.
Daryono juga menekankan perlunya sistem peringatan dini yang bekerja dari hulu hingga hilir (end-to-end). Integrasi informasi antarlembaga, seperti BMKG, BPBD, dinas terkait, dan perangkat daerah lainnya, perlu didukung kejelasan kewenangan, prosedur operasional, serta mekanisme pengambilan keputusan yang cepat.
Menurutnya, kecanggihan teknologi tidak akan optimal tanpa koordinasi kelembagaan dan kemampuan masyarakat dalam merespons peringatan secara tepat.
Lebih lanjut, kesiapsiagaan bencana perlu diperkuat hingga tingkat komunitas, mulai dari desa, kelurahan, RW, hingga RT. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui pemetaan risiko lingkungan, pendataan kelompok rentan, penyiapan jalur evakuasi, penguatan relawan, dan simulasi bencana secara berkala.
Daryono mencontohkan Jakarta sebagai salah satu wilayah dengan risiko bencana yang kompleks. Kepadatan penduduk, konsentrasi aset ekonomi, infrastruktur strategis, dan kerentanan lingkungan membuat ibu kota menghadapi berbagai ancaman, mulai dari banjir, banjir rob, cuaca ekstrem, hingga gempa bumi.
Karena itu, pemerintah perlu mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur, penganggaran, dan perlindungan pelayanan publik.
Dengan penguatan informasi, deteksi dini, koordinasi antarlembaga, serta keterlibatan masyarakat, upaya membangun ketangguhan menghadapi bencana diharapkan dapat berjalan lebih efektif.
