
KAKINEWS.ID, Jakarta – Inovasi pelayanan publik menjadi salah satu langkah penting untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintahan. Komisi II DPR RI mengapresiasi berbagai terobosan yang dilakukan pemerintah daerah di Kota Bekasi, Bogor, dan Tangerang sebagai kota penyangga Jakarta.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menilai pelayanan jemput bola hingga tingkat kelurahan yang diterapkan Pemerintah Kota Bekasi merupakan terobosan positif. Langkah tersebut dinilai mampu memangkas mata rantai mediator dalam pengurusan administrasi masyarakat.
“Nah, apa yang dilakukan Kota Bekasi untuk menghindari itu adalah melakukan jemput bola. Mendatangi, termasuk dibuat kantor-kantor pelayanan publiknya di kelurahan, sampai pada level kelurahan. Ini sebetulnya fungsinya memotong mata rantai mediator dan menurut kami ini suatu terobosan yang bagus,” ujar Dede Yusuf dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa, mengapresiasi pelayanan publik Pemerintah Kota Bogor yang telah memanfaatkan teknologi dan menjadikan data sebagai dasar pengambilan kebijakan.
“Saya memberikan apresiasi atas berbagai pelayanan publik di pemerintah kota Bogor yang sudah menggunakan teknologi, yang semua kebijakan itu harus berdasarkan data yang baik. Itu prinsip yang dia pakai,” kata Agun.

Menurut Agun, penerapan kebijakan berbasis data tersebut turut memberikan implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pelayanan publik yang lebih tepat sasaran.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mengingatkan pentingnya koordinasi dan kolaborasi antara instansi vertikal dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
“Jangan sampai masyarakat menjadi korban karena ego sektoral atau kurangnya koordinasi dan kolaborasi antara instansi vertikal dan pemerintah daerah. Masyarakat membutuhkan perwujudan demokrasi yang substansial melalui dampak pelayanan yang nyata,” ujar Aria Bima.
Meski berbagai inovasi telah dilakukan, sejumlah pekerjaan rumah masih perlu dituntaskan, mulai dari persoalan pertanahan, akurasi data, hingga penanganan pengaduan masyarakat.
Pengawasan Komisi II DPR RI di tiga kota tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah penyangga Jakarta. Sebab, keberhasilan pelayanan pemerintah tidak hanya diukur melalui angka maupun penghargaan, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.









