KAKINEWS.ID, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendorong pembentukan Undang-Undang Penyadapan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan melindungi hak privasi masyarakat. Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026.
Penanganan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden RI juga menjadi salah satu dari 12 isu strategis pengawasan DPR pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mengatakan bahwa setiap tindakan penyadapan harus memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Penyadapan harus dapat dipertanggungjawabkan. Setiap operasi penyadapan harus memiliki dasar hukum,” ujar TB Hasanuddin dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026).
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI, I Nyoman Parta, mengatakan bahwa undang-undang khusus diperlukan untuk mengatur prosedur penyadapan secara jelas, mulai dari waktu pelaksanaan, tujuan, hingga pihak yang dapat menjadi objek penyadapan.
“Justru karena itu undang-undang ini penting, supaya ada prosedur yang jelas, kapan penyadapan boleh dilakukan, dalam rangka apa dan siapa yang dapat menjadi objek penyadapan,” kata I Nyoman Parta.
Ia mengingatkan agar tidak muncul kekhawatiran di tengah masyarakat akibat ketidakjelasan aturan mengenai penyadapan.
“Jangan sampai masyarakat terus hidup dalam kekhawatiran merasa disadap,” ujarnya.
Pembentukan UU Penyadapan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi aparat yang memiliki kewenangan melakukan penyadapan, sekaligus memastikan pelaksanaannya tidak melanggar hak privasi masyarakat.
