Jakarta, Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membongkar dugaan praktik korupsi dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) Jawa Timur. Kali ini, penyidik menahan Bagus Wahyudiono (BGS), staf Anwar Sadad yang diduga berperan sebagai penghubung sekaligus pengelola aliran commitment fee dari para koordinator lapangan (Korlap).

Penahanan Bagus pada Senin (16/11/2026) membuka kembali dugaan besarnya potongan dana hibah APBD Jawa Timur periode 2019–2022. KPK mengungkap, Anwar Sadad diduga menerima total Rp41,7 miliar dari permintaan commitment fee kepada para Korlap.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp40,5 miliar diduga menjadi bagian Anwar Sadad, sedangkan Bagus disebut memperoleh jatah sekitar Rp1,26 miliar.

Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menjelaskan, Bagus merupakan tersangka dari klaster kedua yang ditahan dalam perkara dugaan korupsi dana hibah Pokmas Jawa Timur.

“Pada hari ini, Senin, 16 November 2026, KPK melakukan penahanan terhadap satu tersangka pihak penerima dari klaster kedua, yaitu saudara BGS (Bagus Wahyudiono) selaku staf AS (Anwar Sadad),” kata Taufik dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Penyidik mengungkap, praktik tersebut diduga berawal dari pembagian alokasi dana hibah kepada masing-masing anggota DPRD Jawa Timur. Sekretariat DPRD Jatim melakukan rekapitulasi besaran anggaran sekaligus menghimpun usulan dari setiap anggota dewan.

Dalam pembagian tersebut, Anwar Sadad diduga memperoleh alokasi dana hibah mencapai Rp291,5 miliar selama periode 2019–2022.

Rinciannya, pada 2019 sebesar Rp48,9 miliar, 2020 Rp37,6 miliar, 2021 Rp121,3 miliar, dan 2022 mencapai Rp83,7 miliar.

Namun, alokasi tersebut diduga tidak diberikan secara cuma-cuma. KPK mengungkap adanya permintaan commitment fee kepada Korlap atau anggota DPRD Jawa Timur yang mengajukan pergeseran alokasi dana hibah antaranggota dewan.

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan penyidik, Anwar Sadad diduga mensyaratkan commitment fee sebesar 15–20 persen dari kuota dana hibah yang menjadi jatahnya.

Para Korlap yang menyanggupi permintaan tersebut kemudian membentuk kelompok masyarakat (Pokmas) atau menggunakan lembaga tertentu untuk menyusun proposal permohonan dana hibah.

Bagus diduga menjadi salah satu aktor penting dalam mekanisme tersebut. KPK menyebut dia bertugas mengoordinasikan usulan pekerjaan, menjadi penghubung para Korlap, memeriksa kelengkapan proposal, hingga mengoordinasikan penyerahan commitment fee.

Bagus juga diduga mengelola uang dari para Korlap serta merekapitulasi penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan Anwar Sadad.

“Selanjutnya, BGS selaku staf AS diberi tugas untuk mengoordinir usulan pekerjaan dana hibah, menjadi penghubung sekaligus koordinator para Korlap, melakukan verifikasi atau kelengkapan usulan, menyampaikan dan mengkoordinir commitment fee dari Korlap, mengelola fee dari para Korlap, dan merekapitulasi setiap fee atau pengeluaran AS,” ungkap Taufik.

KPK mengungkap, penyerahan uang diduga dilakukan melalui tiga jalur. Pertama, Korlap menyerahkan uang secara langsung kepada Anwar Sadad. Kedua, uang diserahkan secara tunai atau ditransfer melalui Bagus. Ketiga, Korlap diminta membayarkan kebutuhan pribadi Anwar Sadad.

Tak berhenti di situ, penyidik juga menemukan dugaan pemotongan berlapis terhadap dana hibah yang telah dicairkan.

Menurut KPK, setelah commitment fee diserahkan, para Korlap kembali diduga memangkas 20–30 persen dari total dana hibah yang diterima kelompok masyarakat.

Akibatnya, anggaran yang benar-benar digunakan untuk menjalankan program masyarakat diperkirakan hanya tersisa 55–70 persen dari nilai awal.

KPK juga telah menyita dua unit rumah yang diduga berkaitan dengan Bagus, masing-masing berada di kawasan Sidotopo, Surabaya, dan Kabupaten Mojokerto.

Bagus dan Anwar Sadad disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

21 Tersangka, Baru Tujuh Ditahan

Dalam perkara dugaan korupsi dana hibah APBD Jawa Timur 2019–2022, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka. Mereka terdiri atas empat pihak penerima yang merupakan penyelenggara negara serta 17 pihak pemberi, yakni 15 orang dari kalangan swasta dan dua penyelenggara negara.

Hingga 16 November 2026, baru tujuh tersangka yang ditahan. Sementara itu, penyidikan terhadap mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi dihentikan setelah yang bersangkutan meninggal dunia.

KPK menegaskan penyidikan masih berjalan dan penyidik akan melakukan upaya paksa terhadap tersangka lainnya sesuai kebutuhan penanganan perkara.

“Ya kita berharap atau mendoakan sama-sama tim penyidik untuk segera menyelesaikan dan melakukan proses-proses penyidikan berikutnya ya, upaya-upaya paksa berikutnya, penahanan dan penyerahan ke tahap penuntutan,” ujar Taufik.

Kasus ini merupakan pengembangan perkara yang sebelumnya menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak. KPK kini terus mengusut dugaan penyimpangan dana hibah yang semestinya digunakan untuk kepentingan dan program masyarakat.