
Jakarta, Kakinews.id – Dugaan kebocoran dokumen penanganan kasus korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai menyeret perhatian internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejumlah pegawai lembaga antirasuah itu kini menjadi sasaran pemeriksaan Inspektorat dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK.
Pemeriksaan tersebut menguak persoalan serius di tengah penyidikan kasus dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk yang telah menjerat delapan tersangka. Jika dugaan kebocoran dokumen terbukti, persoalan ini bukan sekadar pelanggaran disiplin internal, melainkan menyangkut keamanan informasi penyidikan dan integritas penegakan hukum di tubuh KPK.
Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein Bagus, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap sejumlah pegawai yang dilakukan Inspektorat dan Dewas KPK.
“Bahwa memang betul ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat dan di Dewas,” kata Taufik kepada wartawan, Senin (16/11/2026) malam.
Meski membenarkan pemeriksaan tersebut, Taufik tidak mengungkap identitas maupun jumlah pegawai yang dimintai klarifikasi. Ia hanya menyatakan pihaknya menghormati proses yang sedang berjalan di lingkungan internal KPK.

Menurutnya, pemeriksaan itu berkaitan dengan verifikasi dan klarifikasi atas informasi yang ditemukan selama proses penyelidikan tertutup hingga perkara dinaikkan ke tahap penyidikan dalam kasus di Kementerian ATR/BPN.
“Dalam rangka melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap informasi-informasi yang ditemukan pada saat kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian dinaikkan ke tahap penyidikan di Kementerian ATR/BPN,” ujarnya.
Dugaan kebocoran dokumen ini menjadi perhatian serius karena perkara HGB Summarecon bukan kasus biasa. Penyidikan tersebut telah menyeret sejumlah pejabat pertanahan, pihak swasta, hingga mantan kepala daerah. Terlebih, KPK masih terus mengembangkan perkara dan memeriksa sejumlah pihak yang dinilai mengetahui proses pengurusan HGB tersebut.
Di tengah persoalan dugaan kebocoran itu, KPK memastikan penyidikan tetap berjalan. Taufik menyebut tim penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah kepala kantor pertanahan (Kantah) di lingkungan ATR/BPN.
“Beberapa kegiatan-kegiatan ter-update yang dilakukan oleh teman-teman penyidik melakukan pemeriksaan terhadap para kepala kantah-kantah di lingkungan ATR/BPN,” ungkapnya.
KPK sebelumnya telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk serta penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Mereka adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung; politikus Partai Golkar, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq; mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto; serta Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi.
Empat tersangka lainnya yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri, serta Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi.
Pemeriksaan internal terhadap pegawai KPK kini menjadi bagian penting yang perlu dituntaskan. Publik membutuhkan kejelasan mengenai informasi apa yang diduga bocor, bagaimana informasi tersebut bisa keluar, serta apakah terdapat pihak yang memperoleh keuntungan dari kebocoran tersebut.
KPK belum mengungkap hasil pemeriksaan Inspektorat dan Dewas maupun memastikan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan pegawainya. Karena itu, perkembangan pemeriksaan internal tersebut patut menjadi perhatian, seiring berlanjutnya penyidikan perkara suap HGB Summarecon.









