
Jakarta, Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengevaluasi pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar. Desakan ini muncul setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) membongkar delapan paket pengadaan yang diduga bermasalah.
KPK tidak hanya meminta kementerian terkait mengukur efektivitas penggunaan anggaran, tetapi juga menelusuri kemungkinan penyimpangan, benturan kepentingan, hingga praktik yang berpotensi merugikan persaingan usaha.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan evaluasi diperlukan untuk memastikan pengadaan barang dan jasa pemerintah berjalan secara efektif, efisien, serta bebas dari penyimpangan.
“Ini penting untuk melihat apakah pengadaan barang dan jasa ini efektif dan efisien, termasuk untuk melihat apakah ada potensi-potensi penyimpangan yang terjadi atau jika ada modus maupun benturan kepentingan,” kata Budi, Rabu (18/11/2026).
Pernyataan KPK tersebut menjadi sorotan setelah ICW mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer di dua kementerian. Rinciannya, lima paket pengadaan pada unit kerja Museum dan Cagar Budaya di lingkungan Kemendikbudristek pada 2024 serta tiga paket pengadaan di KKP sepanjang 2025–2026.

Total nilai pengadaan delapan paket tersebut mencapai Rp14,7 miliar.
Temuan ICW mengungkap pengadaan jasa promosi melalui sejumlah platform digital, mulai dari Instagram, TikTok, hingga kanal YouTube RANS Entertainment. Pengadaan itu juga mencakup pelibatan Raffi Ahmad, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, dalam sejumlah kegiatan kementerian.
Persoalan semakin mengemuka setelah ICW menduga pengadaan jasa tersebut mengarah kepada satu penyedia. Jika dugaan ini terbukti, praktik tersebut berpotensi menutup kesempatan penyedia jasa lain untuk bersaing mendapatkan proyek pemerintah.
Dugaan tersebut menjadi persoalan serius karena anggaran negara digunakan untuk membiayai jasa promosi yang semestinya dilaksanakan melalui proses pengadaan transparan, kompetitif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
KPK pun didorong tidak berhenti pada imbauan evaluasi administratif. Penelusuran terhadap proses perencanaan, penentuan penyedia, penyusunan nilai kontrak, hingga pelaksanaan pekerjaan menjadi penting untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan uang negara.
Hingga kini, temuan ICW tersebut menjadi perhatian publik. Dugaan monopoli penyedia dan potensi benturan kepentingan harus diuji melalui pemeriksaan dokumen serta penelusuran proses pengadaan.
KPK diharapkan memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar menghasilkan manfaat, bukan sekadar menjadi proyek promosi dengan nilai kontrak miliaran rupiah.









