
Jakarta, Kakinews.id – Penyidikan dugaan penyadapan terhadap Presiden memasuki babak baru. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menggeledah sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang diduga digunakan sebagai posko oleh Irjen Eko Hadi Santoso.
Penggeledahan berlangsung pada Senin malam (17/11/2026), sekaligus dilakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Langkah penyidik ini berkaitan dengan penanganan perkara dugaan makar yang menyeret nama Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak lainnya.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, membenarkan penggeledahan tersebut. Ia memastikan tindakan kepolisian itu merupakan bagian dari penanganan perkara dugaan makar.
“Iya benar (penggeledahan terkait penanganan kasus dugaan makar LSP dkk),” ujar Susatyo kepada Tirto, Rabu (18/11/2026).
Susatyo menjelaskan, rumah yang digeledah memiliki keterkaitan dengan Eko Hadi Santoso. Lokasi tersebut diduga merupakan rumah posko yang digunakan oleh EH.

“Penggeledahan dan olah TKP terkait rumah posko yang digunakan oleh EH. Untuk perkembangan akan disampaikan saat presscon lengkap,” katanya.
Penggeledahan ini menjadi perkembangan penting setelah Eko Hadi Santoso dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), Selasa (17/11/2026).
Dalam persidangan yang berlangsung selama sembilan jam di Gedung Propam Mabes Polri itu, Eko dinyatakan melakukan pelanggaran etik dan perbuatan tercela terkait dugaan penyadapan menggunakan perangkat milik Mabes Polri.
Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan putusan sidang menjatuhkan sanksi administratif berupa pemecatan dari institusi kepolisian.
“Sanksi administratif, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” kata Trunoyudo dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa (17/11/2026).
Dalam sidang tersebut, sembilan saksi dihadirkan, termasuk seorang saksi berinisial DN yang memberikan keterangan untuk meringankan Eko.
Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan etik, Eko dinyatakan terbukti melakukan perbuatan tercela dan terlibat bersama-sama dalam tindakan ilegal akses menggunakan perangkat milik Mabes Polri untuk melakukan penyadapan.
Pelanggaran tersebut dijerat dengan sejumlah ketentuan dalam PP Nomor 1 Tahun 2003 serta Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, sebagaimana telah diubah melalui Perpol Nomor 4 Tahun 2026.
Di tengah keputusan pemecatan tersebut, Bareskrim kini bergerak menggeledah rumah yang disebut sebagai posko Eko. Penggeledahan dan olah TKP ini menandai berlanjutnya proses penyidikan di luar mekanisme sidang etik.
Publik kini menunggu hasil penggeledahan, barang bukti yang diamankan, serta penjelasan resmi penyidik mengenai fungsi rumah posko tersebut dan keterkaitannya dengan perkara dugaan penyadapan Presiden.









