
Jakarta, Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara merespons pengakuan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, yang mengaku pernah berkonsultasi dengan lembaga antirasuah pada 2024 terkait aktivitas endorsement dan kerja sama komersial saat dirinya menjabat sebagai pejabat publik.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan lembaga antirasuah terbuka memberikan konsultasi dan pendampingan kepada siapa pun, khususnya terkait pencegahan tindak pidana korupsi.
“Kami perlu sampaikan bahwa KPK pada ranah pencegahan memang selalu terbuka kepada siapa saja untuk kemudian melakukan konsultasi,” kata Budi dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Budi menjelaskan, konsultasi tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan agar potensi penyimpangan maupun tindak pidana korupsi dapat diantisipasi sejak awal. KPK juga dapat memberikan rekomendasi terkait pelaksanaan tugas pejabat publik.
“Kemudian KPK memberikan rekomendasi-rekomendasi supaya potensi terjadinya tindak pidana korupsi dengan berbagai modusnya ini bisa kita cegah dan mitigasi sejak awal karena itu memang ranah kewenangan dari pencegahan,” ujarnya.

Pernyataan KPK tersebut muncul setelah Raffi mengungkapkan pernah meminta konsultasi pada 2024 mengenai kelanjutan pekerjaannya sebagai pekerja seni, termasuk menerima endorsement dan berbagai bentuk kerja sama komersial lainnya.
Dalam video yang diunggah melalui akun Instagram @ukp_mudaseni_raffiahmad bersama akun @raffinagita1717, Senin (16/11/2026), Raffi mengklaim hasil konsultasi saat itu menyatakan aktivitasnya sebagai pejabat publik yang tetap menjalankan pekerjaan di industri hiburan tidak melanggar ketentuan.
“Pada 2024, saya telah berkonsultasi dengan KPK mengenai kelanjutan pekerjaan saya sebagai pekerja seni, termasuk dalam menerima endorsement dan kerja sama lainnya,” kata Raffi.
“Dari hasil konsultasi itu, KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku,” lanjutnya.
Meski demikian, Raffi mengakui bahwa persoalan jabatan publik tidak semata-mata berkaitan dengan boleh atau tidaknya suatu aktivitas berdasarkan aturan. Menurutnya, aspek etika, kepatutan, dan kepercayaan masyarakat juga harus menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan.
Pengakuan tersebut disampaikan setelah Raffi meminta maaf kepada publik menyusul polemik pengadaan jasa pemengaruh atau influencer di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Kelautan dan Perikanan selama periode 2024–2026.
Nilai kerja sama pengadaan jasa influencer tersebut disebut mencapai Rp14,7 miliar. Polemik ini turut memunculkan sorotan terhadap posisi Raffi sebagai pejabat publik yang masih memiliki aktivitas komersial di industri hiburan.
Kini, penjelasan KPK mengenai konsultasi pada 2024 menjadi salah satu hal yang disorot publik, terutama terkait batas antara aktivitas profesional sebagai pekerja seni dan tanggung jawab etik yang melekat pada jabatan publik.









