Jakarta, Kakinews.id  – Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengambil alih penguasaan sekitar 1.600 hektare lahan di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang sebelumnya berada dalam penguasaan PT Mutiara Intan Permai, perusahaan yang terafiliasi dengan Agung Sedayu Group milik pengusaha Sugianto Kusuma alias Aguan.

Pengambilalihan lahan tersebut menjadi sorotan karena kawasan yang berada di pesisir PIK 2 itu sebelumnya disebut sebagai bagian dari kawasan hutan lindung. Lahan tersebut diduga dikuasai untuk kepentingan pengembangan proyek ekowisata PIK 2 Tropical Coastland.

Proses penertiban tidak berlangsung singkat. Satgas PKH disebut membutuhkan waktu berbulan-bulan sebelum akhirnya berhasil memasang plang penyitaan di atas lahan yang menjadi objek penguasaan kembali oleh negara tersebut.

Penyitaan dilakukan pada 13 Maret 2026, ketika Satgas PKH masih berada di bawah kepemimpinan Ketua Pelaksana Harian Febrie Adriansyah. Dalam prosesnya, pemasangan plang melibatkan dukungan personel TNI setelah sejumlah upaya penertiban sebelumnya menghadapi hambatan.

PT Mutiara Intan Permai, yang disebut sebagai pihak yang sebelumnya menguasai lahan tersebut, merupakan anak usaha Agung Sedayu Group. Perusahaan itu berada dalam kelompok usaha yang dikenal memiliki keterkaitan dengan pengembangan kawasan PIK.

Persoalan ini sekaligus kembali membuka kontroversi pengembangan proyek PIK 2 Tropical Coastland. Proyek tersebut sebelumnya sempat masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Penetapan sebagai PSN kala itu memunculkan berbagai perhatian, terutama menyangkut pemanfaatan ruang, perubahan fungsi lahan, dampak ekologis, serta konsekuensi pembangunan terhadap masyarakat di sekitar kawasan.

Pengembangan kawasan dalam skala besar juga memunculkan kekhawatiran mengenai keberlanjutan lingkungan. Perubahan bentang alam pesisir dan pembukaan lahan berpotensi memengaruhi ekosistem, daerah resapan air, serta keseimbangan lingkungan di wilayah sekitar.

Situasi kemudian berubah setelah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencabut status PSN proyek tersebut. Pencabutan itu ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 pada 24 September 2025.

Setelah status PSN dicabut, pemerintah melanjutkan langkah penertiban terhadap kawasan yang diduga merupakan bagian dari aset negara. Satgas PKH bersama Kejaksaan Agung kemudian bergerak untuk mengambil alih kembali lahan yang sebelumnya berada dalam penguasaan pihak swasta.

Namun, pelaksanaan penertiban di lapangan ternyata tidak berjalan tanpa hambatan. Seorang sumber menyebut pemasangan plang penyitaan sempat diwarnai situasi yang memanas.

Bahkan, setelah tanda penyitaan berhasil dipasang, seorang petinggi aparat penegak hukum dikabarkan sempat mendatangi lokasi untuk melihat langsung kondisi plang tersebut. Meski demikian, berdasarkan keterangan sumber itu, tanda penyitaan tetap terpasang dan tidak dicabut.

Pengambilalihan 1.600 hektare lahan ini menjadi langkah penting dalam upaya pemerintah menertibkan kawasan hutan yang diduga berada dalam penguasaan korporasi.

Akan tetapi, persoalan yang lebih mendasar belum berhenti pada penguasaan kembali lahan. Publik juga patut mendapatkan penjelasan mengenai proses awal penguasaan kawasan tersebut, dasar hukum pemanfaatannya, serta bagaimana kawasan yang disebut sebagai hutan lindung dapat masuk dalam penguasaan perusahaan swasta.

Terlebih, luas lahan yang mencapai 1.600 hektare bukan angka kecil. Penanganan perkara ini membutuhkan keterbukaan mengenai status hukum tanah, riwayat penguasaan, hingga pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran dalam proses pemanfaatannya.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa pengambilalihan tersebut benar-benar diikuti pemulihan fungsi kawasan sesuai ketentuan hukum, bukan sekadar pemasangan plang penyitaan.