Jakarta, Kakinews.id – Pengusutan dugaan makar yang dikaitkan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mulai mengarah pada babak baru. Bareskrim Polri membuka peluang memeriksa sejumlah tersangka kasus penyadapan untuk mendalami dugaan keterlibatan mereka dalam perkara makar.

Langkah tersebut membuka kemungkinan meluasnya pengusutan terhadap sejumlah pihak yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka penyadapan. Empat nama jenderal Polri pun ikut menjadi sorotan dalam perkembangan dua perkara tersebut.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan, beberapa tersangka penyadapan akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan makar.

“Ada beberapa tersangka pada kasus tindak pidana penyadapan yang juga menjadi saksi pada kasus tindak pidana makar. Tapi kami nanti akan menyampaikan setelah adanya penetapan tersangka,” kata Susatyo kepada wartawan, Sabtu (21/11/2026).

Pernyataan tersebut mengindikasikan penyidik tengah menelusuri kemungkinan keterkaitan antara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dengan rangkaian peristiwa yang sedang diselidiki sebagai dugaan makar.

Dalam perkara penyadapan ilegal, empat nama yang disebut telah berstatus tersangka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Tiga nama, yakni Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Listyo Sigit, disebut telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan kesehatan.

Kini, keempat nama tersebut kembali menjadi perhatian setelah Bareskrim membuka kemungkinan meminta keterangan mereka dalam penyidikan dugaan makar.

Meski demikian, status sebagai saksi dalam perkara makar tidak otomatis menjadikan seseorang sebagai tersangka. Penetapan tersangka tetap harus didasarkan pada hasil penyidikan dan kecukupan alat bukti.

Susatyo menegaskan, hingga saat ini penyidik belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan makar. Bareskrim masih mengumpulkan bukti untuk mengungkap keseluruhan rangkaian perbuatan dan menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

“Hingga saat ini kami masih mengumpulkan bukti-bukti untuk melengkapi semua rangkaian perbuatan dari para calon tersangka,” ujarnya.

Ekspose perkara yang sebelumnya dijadwalkan juga mengalami penundaan dan direncanakan berlangsung pekan depan.

Dengan demikian, penyidikan masih berfokus pada pengumpulan alat bukti dan penguraian hubungan antara dugaan penyadapan, pihak-pihak yang terlibat, serta unsur pidana yang menjadi dasar penyelidikan dugaan makar.

Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dilaporkan telah berlangsung sejak 2025. Perkara tersebut kemudian berkembang menjadi persoalan serius yang turut menyeret sejumlah nama di lingkungan pemerintahan dan institusi Polri.

Pada Rabu (4/11/2026), Prabowo disebut memecat Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Sementara itu, Polri telah menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Ahrie Sonta pada 10 November dan Eko Hadi Santoso pada 17 November 2026. Keduanya dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Perkembangan tersebut menempatkan dugaan penyadapan dan dugaan makar sebagai dua perkara yang kini menjadi perhatian dalam proses penegakan hukum.

Bareskrim masih memiliki pekerjaan besar untuk mengungkap konstruksi perkara, termasuk memastikan apakah terdapat keterkaitan tindak pidana antara para pihak yang telah diperiksa dalam kasus penyadapan dengan dugaan makar.

Publik kini menunggu hasil penyidikan, terutama terkait kemungkinan munculnya tersangka baru dan sejauh mana pemeriksaan terhadap sejumlah nama besar di tubuh Polri akan mengungkap perkara tersebut.