
Jakarta, Kakinews.id – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengakui penegakan hukum di internal Polri bukan perkara mudah. Namun, di tengah sorotan publik terhadap institusi Bhayangkara, pengakuan tersebut sekaligus menjadi ujian bagi komitmennya dalam membongkar persoalan di tubuh kepolisian sendiri.
Suyudi mengungkapkan, salah satu keputusan terberat selama memimpin Polri adalah menegakkan hukum terhadap anggota di institusinya sendiri. Ia mengklaim, langkah tersebut harus diambil demi menyelamatkan kepolisian sekaligus menjaga bangsa dan negara.
“Alhamdulillah, semua sampai hari ini, Allah mudahkan, Allah bukakan dalam saya memberikan, dan juga memutuskan, yang mungkin berat buat saya. Karena harus menegakkan hukum di dalam internal saya sendiri,” kata Suyudi, dikutip dari kanal YouTube Polda Banten, Sabtu (21/11/2026).
Pernyataan tersebut menempatkan agenda pembenahan internal Polri sebagai pekerjaan besar yang tidak cukup diselesaikan melalui pernyataan dan komitmen pimpinan. Publik membutuhkan bukti konkret bahwa setiap anggota yang terbukti melanggar hukum maupun kode etik benar-benar diproses tanpa pandang bulu.
Suyudi menegaskan, dirinya tidak akan menghindari keputusan tegas apabila langkah tersebut diperlukan untuk menjaga institusi yang dipimpinnya.

“Tapi, kalau itu memang yang terbaik untuk kepolisian yang sama-sama kita cintai, dan memang itu yang terbaik untuk menyelamatkan bangsa dan negara, langkah tegas itu semua terpaksa harus saya ambil,” ujarnya.
Ia juga mengakui memiliki keterbatasan sebagai manusia. Karena itu, Suyudi meminta kekuatan kepada Tuhan serta doa dari para kiai dan ulama agar mampu menjalankan tanggung jawabnya.
“Saya meminta kekuatan dari Allah, dan saya mohon doa dari para kiai, para ulama. Saya tidak minta apa-apa, titip doa. Insya Allah apa yang saya ikhtiarkan hari ini, semua hanya untuk menjaga kedaulatan negara dan bangsa yang kita cintai,” pungkasnya.
Namun, tantangan terbesar kepemimpinan Suyudi bukan sekadar keberanian mengambil keputusan sulit. Persoalan sesungguhnya adalah memastikan penegakan hukum berlaku sama terhadap seluruh personel, termasuk mereka yang memiliki jabatan, pangkat, jaringan, maupun kedekatan dengan kekuasaan.
Tidak boleh ada perlakuan istimewa bagi anggota yang melanggar. Penindakan juga tidak boleh berhenti pada personel berpangkat rendah, sementara dugaan pelanggaran yang melibatkan pejabat atau perwira tinggi justru luput dari pemeriksaan.
Kepercayaan masyarakat terhadap Polri tidak dibangun melalui pidato, melainkan melalui transparansi, konsistensi, dan keberanian menindak setiap pelanggaran. Jika komitmen Suyudi benar-benar diwujudkan, pembenahan internal harus terlihat dari tindakan nyata, bukan sekadar janji membersihkan institusi.








