Jakarta, Kakinews.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai membuka opsi tuntutan hukuman mati terhadap buronan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero), Muhammad Riza Chalid.

Ancaman pidana maksimal itu tengah dikaji tim jaksa penuntut umum (JPU), dengan mempertimbangkan besarnya kerugian negara yang disebut mencapai ratusan triliun rupiah.

Peluang penjatuhan tuntutan mati tersebut disampaikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi saat kunjungan kerja di Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (21/11/2026). Kajian itu merupakan tindak lanjut atas arahan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Kuntadi menegaskan, besarnya kerugian keuangan negara menjadi salah satu pertimbangan serius dalam merumuskan tuntutan terhadap Riza Chalid. Menurutnya, perkara tersebut bukan korupsi biasa karena menyangkut sektor strategis dengan dampak luas terhadap kepentingan masyarakat.

“Kami berpikir untuk menuntut Riza Chalid dengan hukuman mati karena besarnya kerugian negara yang sudah mencapai ratusan triliun. Selama syarat-syaratnya terpenuhi, sangat mungkin diterapkan hukuman mati,” ujar Kuntadi.

Kejagung menilai perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina memiliki dimensi serius. Selain nilai kerugian negara yang fantastis, objek perkara berkaitan langsung dengan bahan bakar minyak (BBM), komoditas strategis yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat serta stabilitas perekonomian nasional.

Faktor lain yang menjadi perhatian adalah dugaan praktik korupsi yang berlangsung dalam kurun waktu panjang dan melibatkan jaringan besar serta kuat. Kondisi tersebut dinilai menjadi unsur pemberat yang akan dipertimbangkan dalam penyusunan tuntutan pidana.

“Kejadiannya sudah berjalan begitu lama dan melibatkan jaringan yang begitu besar dan kuat. Terlebih lagi, yang dikorupsi adalah sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yaitu BBM,” ungkapnya.

Sikap Riza Chalid yang hingga kini belum memenuhi panggilan proses hukum di Indonesia juga menjadi sorotan. Pengusaha minyak tersebut masih berada di luar negeri dan telah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).

“Pelakunya juga melarikan diri. Semua elemen pemberat ini menjadi dasar pertimbangan utama kami dalam merumuskan rencana penuntutan maksimal,” tegas Kuntadi.

Diketahui, Riza Chalid masuk DPO sejak Agustus 2025. Kejagung juga membuka kemungkinan persidangan perkara digelar secara in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa apabila yang bersangkutan belum berhasil ditangkap dan seluruh persyaratan hukum untuk mekanisme tersebut terpenuhi.

Kejaksaan merujuk Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai salah satu dasar hukum persidangan tanpa kehadiran terdakwa. Sementara itu, penyidik dan JPU masih merampungkan berkas perkara serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melacak keberadaan Riza Chalid.

Kejagung juga terus mengkaji penerapan ketentuan pemberatan pidana dalam UU Tipikor. Namun, kemungkinan tuntutan hukuman mati tetap harus didasarkan pada terpenuhinya unsur dan persyaratan hukum, bukan semata-mata besarnya nilai kerugian negara.

Pernyataan Kejagung ini menjadi sinyal bahwa Riza Chalid berpotensi menghadapi tuntutan paling berat apabila perkara tersebut berhasil dibawa ke persidangan dan seluruh unsur pidana yang disangkakan terbukti.