
Jakarta, Kakinews.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai membuka opsi tuntutan hukuman mati terhadap buronan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero), Muhammad Riza Chalid.
Ancaman pidana maksimal itu tengah dikaji tim jaksa penuntut umum (JPU), dengan mempertimbangkan besarnya kerugian negara yang disebut mencapai ratusan triliun rupiah.
Peluang penjatuhan tuntutan mati tersebut disampaikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi saat kunjungan kerja di Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (21/11/2026). Kajian itu merupakan tindak lanjut atas arahan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Kuntadi menegaskan, besarnya kerugian keuangan negara menjadi salah satu pertimbangan serius dalam merumuskan tuntutan terhadap Riza Chalid. Menurutnya, perkara tersebut bukan korupsi biasa karena menyangkut sektor strategis dengan dampak luas terhadap kepentingan masyarakat.
“Kami berpikir untuk menuntut Riza Chalid dengan hukuman mati karena besarnya kerugian negara yang sudah mencapai ratusan triliun. Selama syarat-syaratnya terpenuhi, sangat mungkin diterapkan hukuman mati,” ujar Kuntadi.

Kejagung menilai perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina memiliki dimensi serius. Selain nilai kerugian negara yang fantastis, objek perkara berkaitan langsung dengan bahan bakar minyak (BBM), komoditas strategis yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat serta stabilitas perekonomian nasional.
Faktor lain yang menjadi perhatian adalah dugaan praktik korupsi yang berlangsung dalam kurun waktu panjang dan melibatkan jaringan besar serta kuat. Kondisi tersebut dinilai menjadi unsur pemberat yang akan dipertimbangkan dalam penyusunan tuntutan pidana.
“Kejadiannya sudah berjalan begitu lama dan melibatkan jaringan yang begitu besar dan kuat. Terlebih lagi, yang dikorupsi adalah sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yaitu BBM,” ungkapnya.
Sikap Riza Chalid yang hingga kini belum memenuhi panggilan proses hukum di Indonesia juga menjadi sorotan. Pengusaha minyak tersebut masih berada di luar negeri dan telah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).
“Pelakunya juga melarikan diri. Semua elemen pemberat ini menjadi dasar pertimbangan utama kami dalam merumuskan rencana penuntutan maksimal,” tegas Kuntadi.
Diketahui, Riza Chalid masuk DPO sejak Agustus 2025. Kejagung juga membuka kemungkinan persidangan perkara digelar secara in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa apabila yang bersangkutan belum berhasil ditangkap dan seluruh persyaratan hukum untuk mekanisme tersebut terpenuhi.
Kejaksaan merujuk Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai salah satu dasar hukum persidangan tanpa kehadiran terdakwa. Sementara itu, penyidik dan JPU masih merampungkan berkas perkara serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melacak keberadaan Riza Chalid.
Kejagung juga terus mengkaji penerapan ketentuan pemberatan pidana dalam UU Tipikor. Namun, kemungkinan tuntutan hukuman mati tetap harus didasarkan pada terpenuhinya unsur dan persyaratan hukum, bukan semata-mata besarnya nilai kerugian negara.
Pernyataan Kejagung ini menjadi sinyal bahwa Riza Chalid berpotensi menghadapi tuntutan paling berat apabila perkara tersebut berhasil dibawa ke persidangan dan seluruh unsur pidana yang disangkakan terbukti.


![**Rp40 Miliar Tan Kian ke Febrie Jadi Sorotan: Disebut Hakim, Dikaitkan Kejagung dengan Tindak Pidana Asal Asabri** JAKARTA — Dugaan aliran uang Rp40 miliar dari taipan properti Tan Kian kembali menjadi sorotan dalam perkara yang menjerat mantan Jampidsus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah. Nilai Rp40 miliar tersebut bukan sekadar informasi yang beredar. Nama dan nominal itu tercantum dalam pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) ketika memutus perkara praperadilan Febrie dalam perkara Nomor 134. Hakim tunggal PN Jaksel Richard Edwin mengungkap adanya keterangan Tan Kian mengenai dugaan penyerahan uang Rp40 miliar kepada Febrie. Keterangan tersebut disebut telah menjadi bagian dari konstruksi bukti yang digunakan dalam penetapan Febrie sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi Asabri dan Jiwasraya. Namun, hakim menegaskan bahwa forum praperadilan tidak berwenang menguji kebenaran materi keterangan tersebut karena substansinya telah masuk ke pokok perkara penyidikan. “Menimbang bahwa dalam praperadilan hakim tidak dibenarkan melanjutkan pemeriksaan sampai menentukan apakah keterangan Tan Kian tersebut benar,” ujar Richard dalam persidangan di PN Jaksel, Kamis (27/8/2026). Perkara tersebut kembali mencuat setelah penyidik Kejaksaan Agung memeriksa Febrie. Kuasa hukumnya, Febri Diansyah, mengatakan kliennya dicecar 22 pertanyaan terkait dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Salah satu materi pemeriksaan menyangkut hubungan Febrie dengan Tan Kian serta dugaan penerimaan uang dari pengusaha tersebut. “Ada 22 pertanyaan ya seingat saya. Kalau pertanyaan-pertanyaan terkait dengan nama-nama lain tidak ada. Tadi lebih ke terkait dengan Tan Kian, misalnya apakah mengenal Tan Kian atau terkait dengan apakah ada pernah ada penerimaan dari Tan Kian,” kata Febri di Kejaksaan Agung, Selasa (8/9/2026). Febri menegaskan kliennya membantah pernah menerima Rp40 miliar dari Tan Kian untuk penanganan perkara Asabri. Di sisi lain, Kejaksaan Agung justru menyebut dugaan uang Rp40 miliar tersebut berkaitan dengan tindak pidana asal dalam perkara TPPU yang menjerat Febrie. Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menjelaskan terdapat dua dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan perkara Febrie, yakni TPPU dan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal. Menurut Anang, salah satu tindak pidana asal tersebut berkaitan dengan penanganan perkara korupsi Asabri. Dalam konstruksi perkara itu, Febrie diduga menerima uang Rp40 miliar dari Tan Kian. “Tindak TPPU dan tindak pidana korupsi asalnya. Nah, itu yang saudara sebutkan [uang Rp40 miliar dari Tan Kian] itu berarti ke tindak pidana asalnya, salah satunya,” ujar Anang di Kejagung, Kamis (3/9/2026). Keterangan tersebut membuat dugaan aliran uang Rp40 miliar menjadi salah satu bagian penting yang perlu diuji dalam proses penyidikan. Sebab, di satu sisi, nama Febrie dan nominal Rp40 miliar muncul dalam pertimbangan hakim berdasarkan keterangan Tan Kian. Di sisi lain, kubu Febrie membantah adanya penerimaan uang tersebut. Versi kubu Febrie menyebut keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tan Kian tidak secara tegas menyatakan uang Rp40 miliar diberikan kepada Febrie Adriansyah. Menurut Febri Diansyah, berdasarkan BAP Tan Kian, pengusaha tersebut awalnya dihubungi seseorang bernama Lucy. Tan Kian disebut mendapat informasi mengenai perkara yang sedang berjalan dan adanya potensi dirinya menjadi tersangka apabila perkara tersebut tidak “diurus”. Komunikasi kemudian disebut berlanjut dengan seseorang bernama Fery Hongkiriwang alias Fery Boboho. Febri mengatakan, berdasarkan BAP tersebut, uang diserahkan Tan Kian kepada Fery, bukan kepada Febrie Adriansyah. “Fery tidak pernah menyampaikan sama sekali di BAP Tan Kian tersebut bahwa uang tersebut nanti akan diberikan kepada Pak FA. Itu tegas sekali di BAP tersebut,” kata Febri. Febri juga menyebut Tan Kian dalam BAP hanya menyampaikan kemungkinan uang tersebut ditujukan kepada empat pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Namun, identitas keempat pejabat tersebut tidak diungkap secara rinci oleh kubu Febrie. “Tan Kian justru mengatakan di BAP itu, menggunakan kata ‘menurut saya, bisa saja’. Tan Kian mengatakan, bisa saja uang tersebut adalah untuk ada empat nama pejabat di Kejaksaan Agung,” ujarnya. Kubu Febrie juga menegaskan bahwa Tan Kian tidak menyatakan secara pasti kepada siapa uang tersebut ditujukan, digunakan, maupun disimpan setelah diserahkan kepada Fery. Dengan demikian, terdapat dua versi yang kini berhadapan dalam perkara tersebut. Pertimbangan hakim mencatat keterangan Tan Kian mengenai dugaan penyerahan Rp40 miliar kepada Febrie, sementara kubu Febrie menyatakan BAP Tan Kian tidak secara tegas menyebut uang itu diberikan kepada Febrie. Sementara Kejaksaan Agung menempatkan dugaan Rp40 miliar tersebut dalam konteks tindak pidana asal yang berkaitan dengan perkara TPPU Febrie. Tan Kian sendiri sebelumnya telah diperiksa dalam rangka penyidikan perkara dugaan korupsi Asabri. Setelah penanganan perkara berada di Kejaksaan Agung, Tan Kian diperiksa oleh penyidik Tim 9 pada Kamis (30/7/2026) dan Selasa (1/9/2026). Penyidik masih memiliki kewenangan untuk menguji seluruh keterangan, aliran dana, pihak yang menyerahkan maupun menerima uang, serta keterkaitannya dengan perkara Asabri dan Jiwasraya. Hingga proses penyidikan berjalan, dugaan penerimaan Rp40 miliar tersebut masih menjadi bagian dari perkara yang harus dibuktikan melalui alat bukti di tahap penanganan perkara.](https://kakinews.id/wp-content/uploads/2026/09/Febrie-Pakai-Rompi-Tahanan-Kejagung-100x100.jpeg)





