Jakarta, Kakinews.id – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menemukan indikasi serius pelanggaran tata kelola perkebunan dan kehutanan di Riau. Pabrik kelapa sawit (PKS) nonkebun milik PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi diduga menjadi tempat penampungan sekaligus pengolahan tandan buah segar (TBS) yang berasal dari perkebunan sawit ilegal di dalam kawasan hutan.

Temuan tersebut mengungkap dugaan keterkaitan antara aktivitas pengolahan sawit dan praktik perambahan kawasan hutan. Pabrik yang seharusnya menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan justru terindikasi menerima pasokan hasil perkebunan dari aktivitas yang tidak mengantongi izin kehutanan.

Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengatakan indikasi tersebut ditemukan dalam kegiatan penertiban kawasan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi.

“Satgas PKH menemukan indikasi bahwa PKS nonkebun milik perusahaan tersebut di Kabupaten Kuantan Singingi melakukan pembelian dan pengolahan hasil perkebunan sawit yang berasal dari aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin,” kata Barita dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).

Keberadaan pabrik tersebut juga diduga berkaitan dengan semakin meluasnya pembukaan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Atas temuan itu, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas sekitar 32 hektare. Satgas juga merekomendasikan agar permohonan tersebut ditolak dan areal yang diajukan kembali berada dalam penguasaan negara.

Langkah tersebut menjadi sinyal bahwa aktivitas usaha yang terindikasi menampung hasil perkebunan dari kawasan hutan tanpa izin tidak dapat dipisahkan dari upaya penertiban praktik penguasaan kawasan hutan secara ilegal.

Di sisi lain, Satgas PKH juga mengambil tindakan tegas terhadap PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), perusahaan bagian dari Grup Royal Golden Eagle (RGE) yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan, Riau.

Pemerintah resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT RAPP melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Pencabutan tersebut mencakup areal kerja seluas sekitar 338.536 hektare.

Barita mengungkapkan, keputusan pencabutan izin didasarkan pada sejumlah temuan pelanggaran serius di wilayah operasional perusahaan.

Temuan tersebut meliputi kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang kali serta keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare di dalam areal perizinan.

Satgas PKH juga menemukan bukaan tambang tanpa izin seluas sekitar 541,46 hektare dan kerusakan kawasan lindung mencapai kurang lebih 211,54 hektare.

Persoalan lainnya menyangkut perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo. Aktivitas yang berdampak terhadap kawasan tersebut dinilai mengancam kelestarian habitat gajah Sumatera yang selama ini menghadapi tekanan akibat penyusutan dan kerusakan habitat.

“Dengan pencabutan perizinan tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin PT RAPP dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara,” ujar Barita.

Meski izin telah dicabut, persoalan tidak berhenti pada penghentian kegiatan operasional. PT RAPP tetap dibebani kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum atas pelanggaran yang ditemukan.

Rangkaian tindakan terhadap PT GSL dan PT RAPP memperlihatkan bahwa penertiban kawasan hutan di Riau menyasar persoalan dari dua sisi, yakni dugaan rantai pasokan sawit dari perkebunan ilegal dan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan dalam skala luas.