Ketua TP PKK HSS Buka Jambore Kader PKK 2025
KAKI-Kalsel Tunda Aksi di PN Banjarmasin, Pertimbangkan Kondusivitas dan Respons Pengadilan
Bupati HSU : Pemerintah Siap Dukung Langkah Kemajuan STIQ
Selamat Tinggal Piala Dunia 2026, Indonesia Gagal Lolos Dikandaskan Irak 0-1
Festival Olahraga Tradisional 2025, Wabup Balangan Dorong Generasi Muda Cinta Budaya Lokal
Ketua TP PKK HSS Buka Jambore Kader PKK 2025
KAKI-Kalsel Tunda Aksi di PN Banjarmasin, Pertimbangkan Kondusivitas dan Respons Pengadilan
Bupati HSU : Pemerintah Siap Dukung Langkah Kemajuan STIQ
Selamat Tinggal Piala Dunia 2026, Indonesia Gagal Lolos Dikandaskan Irak 0-1
Festival Olahraga Tradisional 2025, Wabup Balangan Dorong Generasi Muda Cinta Budaya Lokal
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpeluang memanggil tiga mantan menteri ketenagakerjaan dalam kasus korupsi pengurusan izin tenaga kerja asing di Kemnaker yang terjadi sejak 2012. “Didalami pengetahuannya atas dugaan pemerasan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan,” kata Juru bicara KPK Budi Prasetyo di
Polres Kotabaru menerima kunjungan sekaligus arahan dari Kabid Propam Polda Kalimantan Selatan, Kombes Pol Hery Purnomo, S.I.K., selaku Ketua Tim Supervisi. Kegiatan berlangsung di Aula Sanika Satyawada Polres Kotabaru, Kamis (12/6/25), dalam rangka penguatan pengawasan internal menjelang Hari Bhayangkara. Kegiatan dibuka dengan sambutan
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita dua bidang tanah milik PT Orbit Terminal Merak (OTM) terkait kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) pada tahun 2018-2023. “Benar, penyidik pada jajaran Jampidsus
Pemkab Balangan meluncurkan layanan pembuatan Kartu Pencari Kerja (kartu kuning) secara online melalui website www.smartkerjabalangan.com. Inovasi ini memungkinkan warganya mengakses layanan kapan saja, dan di mana saja tanpa harus datang ke kantor Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja. Langkah digitalisasi ini bertujuan meningkatkan
Banjarmasin: Setelah menjalani proses persidangan yang cukup menyita waktu dan tenaga, akhirnya para terdakwa terkait kasus suap dan gratifikasi di Dinas PUPR Kalimantan Selatan hasil OTT KPK tersebut dituntut bersalah oleh Tim JPU KPK saat sidang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Hamdani (HD) dan tiga aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, sebagai saksi kasus dugaan korupsi pekerjaan peningkatan jalan. “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama
Kapolres Kotabaru AKBP Doli M. Tanjung, S.I.K. memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) dan sumpah janji sejumlah pejabat utama di lingkungan Polres Kotabaru, Rabu (11/6/2025). Acara berlangsung di lapangan apel Polres Kotabaru dan dihadiri oleh personel serta undangan. Mutasi ini melibatkan sejumlah pejabat
Bareskrim Polri kembali menggagalkan peredaran narkoba. Kali ini, Tim Subdit IV DIttipidnarkoba Bareskrim Polri menangkap seorang pria dengan barang bukti 5 kilogram sabu. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso menjelaskan pengungkapan berawal dari informasi masyarakat terkait adanya rencana transaksi
Aliansi Mahasiswa Papua menerima paket kepala babi busuk oleh Orang Tak Dikenal, yang dikirim ke dua alamat, tempat tinggal mereka, di Denpasar. Pasca menerima paket tersebut, selama dua hari berturut-turut, tanggal 7 dan 8 Juni 2025, dua orang dengan baju dinas kepolisian, mendatangi
KAKINEWS.id, MARTAPURA – Anggota DPR RI dari Kabupaten Banjar H Muhammad Rofiqi memberikan apresiasi kepada Kejari Kabupaten Banjar, karena menunda eksekusi terhadap kakek Kahpi (73) yang kalah dalam upaya kasasi di Mahkamah Agung (MA), Selasa (10/6/2025). “Keputusan Kejari Kabupaten Banjar yang menunda eksekusi
