KAKINEWS.ID, BANJARMASIN – Kota Banjarmasin dipercaya menjadi salah satu dari 41 kabupaten/kota di Indonesia dalam perluasan piloting digitalisasi bantuan sosial tahun 2026 melalui Digital Public Infrastructure (DPI).

Hal itu disampaikan Wali Kota Banjarmasin H. M. Yamin HR saat membuka kegiatan Sosialisasi Perluasan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial melalui DPI Lintas Stakeholder yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Banjarmasin di Himalaya Ballroom HBI, Senin (18/05).

“Kota Banjarmasin dipercaya menjadi salah satu dari 41 kabupaten/kota dalam perluasan piloting digitalisasi bantuan sosial tahun 2026. Ini adalah sebuah kepercayaan sekaligus tanggung jawab besar,” ujar Yamin.

Ia menilai penunjukan tersebut menjadi peluang bagi Banjarmasin untuk memperkuat sistem perlindungan sosial berbasis data dan teknologi agar penyaluran bantuan kepada masyarakat lebih efektif dan transparan.

Menurutnya, transformasi digital dalam perlindungan sosial harus dibangun melalui kolaborasi seluruh pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pengawasan, hingga unsur statistik dan perbankan.

Kegiatan sosialisasi tersebut turut dihadiri Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI Joko Widiarto, Tenaga Ahli Dewan Ekonomi Nasional RI Guntur Augustin Sinaga, Direktur Pengawasan Bidang Sosial dan Perlindungan Pekerja Migran BPKP Bidi Purnomo, Kepala BPS Provinsi Kalimantan Selatan Ahmad Mudzakkir, serta Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Rony Ferdiansyah.

Wali Kota menekankan pentingnya integrasi data dan penguatan infrastruktur digital sebagai fondasi utama keberhasilan digitalisasi bantuan sosial di daerah.

Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga dinilai penting agar seluruh perangkat daerah mampu beradaptasi dengan sistem pelayanan berbasis digital.

“Keberhasilan transformasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga kesiapan kita untuk berubah, berkolaborasi, dan bekerja secara terbuka,” katanya.