
Jakarta, Kakinews.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memastikan tidak akan ada pengujian forensik ulang terhadap ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Pernyataan ini kembali memantik sorotan di tengah polemik keaslian dokumen pendidikan mantan kepala negara tersebut yang belum sepenuhnya mereda di ruang publik.
Sikap Polri yang menyatakan pemeriksaan ulang tidak diperlukan memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana hasil uji laboratorium forensik mampu menjawab seluruh keraguan yang berkembang di masyarakat.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan, Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap ijazah Jokowi. Hasilnya dituangkan dalam berita acara pro justitia oleh penyidik Polda Metro Jaya dan menjadi bagian dari kelengkapan berkas perkara yang telah dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum (JPU).
“Telah dilakukan uji di Puslabfor Polri kemudian dituangkan dalam berita acara pro justitia oleh penyidik Polda Metro Jaya secara prosedural, profesional, dan proporsional,” kata Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (15/11/2026).
Bahkan, Polri secara tegas menyatakan tidak ada kebutuhan untuk melakukan pengujian ulang terhadap dokumen tersebut.

“Dengan telah dilaksanakannya pengujian forensik, maka tidak diperlukan lagi pengujian forensik baru terhadap objek ijazah tersebut,” ujarnya.
Pernyataan ini menempatkan hasil pemeriksaan Puslabfor sebagai salah satu instrumen penting dalam proses pembuktian hukum. Namun, persoalan yang berkembang bukan semata-mata mengenai apakah laboratorium kepolisian sudah melakukan pengujian, melainkan bagaimana hasil pemeriksaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dipahami secara transparan oleh publik.
Polemik ijazah Jokowi kembali menjadi perhatian setelah mantan Presiden tersebut hadir sebagai saksi dalam persidangan perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, 5 November 2026.
Dalam persidangan itu, Jokowi memperlihatkan sejumlah dokumen pendidikan, mulai dari ijazah sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Ia juga menunjukkan ijazah Sarjana Kehutanan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) kepada pengunjung sidang dan awak media.
Persoalan ini bermula pada 2025 ketika mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo bersama sejumlah pihak mempertanyakan keaslian ijazah S1 Jokowi dari UGM.
UGM sebelumnya telah menyatakan ijazah tersebut asli. Jokowi tercatat menempuh 160 satuan kredit semester (SKS) dan memperoleh ijazah Sarjana Kehutanan bernomor 1120 tertanggal 5 November 1985.
Di sisi lain, Polda Metro Jaya telah memproses laporan Jokowi terkait dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi yang berkaitan dengan tudingan ijazah tersebut. Roy Suryo dan sejumlah pihak lainnya turut terseret dalam proses hukum.
Kini, sikap Polri yang memastikan tidak diperlukan uji forensik ulang kembali menempatkan institusi kepolisian di tengah sorotan. Sebab, dalam perkara yang menyedot perhatian publik, kepastian hukum tidak hanya membutuhkan pernyataan tegas, tetapi juga pembuktian yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan.
Polemik ini pun menjadi ujian bagi transparansi penegakan hukum. Publik tentu menunggu agar seluruh proses pembuktian berjalan terbuka, objektif, dan tidak menyisakan ruang bagi spekulasi.









