Jakarta, Kakinews.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) belum menemukan indikasi yang mengarah pada mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam perkara dugaan korupsi pertambangan nikel yang menyeret nama pengusaha Arif Kurniawan. Penyidik masih mendalami perkara tersebut, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi menegaskan, proses penyidikan terhadap Arif Kurniawan masih berjalan. Namun, hingga saat ini, belum ada perkembangan yang mengarah pada dugaan keterlibatan Listyo Sigit.
“Udah, kita masih mendalami kok. Kita belum sampai ke sana ya,” ujar Kuntadi kepada wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Kuntadi menyampaikan, penyidik masih membutuhkan penguatan alat bukti untuk mengungkap perkara dugaan korupsi pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara. Proses hukum terhadap Arif Kurniawan pun belum memasuki tahap penetapan tersangka.
“Ya nanti itu (posisi Arif Kurniawan di mana) masih pendalaman semua ya. (Sampai saat ini) masih saksi ya,” tuturnya.
Di tengah proses penyidikan tersebut, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) turut menyoroti dugaan penguasaan kawasan hutan secara ilegal yang diduga melibatkan Arif Kurniawan di sejumlah wilayah Indonesia.
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menyatakan langkah penertiban dilakukan untuk mencegah praktik penguasaan kawasan hutan secara ilegal terus berlangsung. Satgas menggunakan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.
“Karena ini adalah langkah awal untuk memastikan dan menghentikan apabila ada rencana-rencana untuk melakukan penguasaan ilegal secara berkelanjutan, maka tentu saja menjadi tugas kewenangan Satgas untuk menghentikan melalui instrumen pasal 3 di dalam Perpres 5 tahun 2025,” kata Barita.
Barita menjelaskan, Satgas PKH masih melakukan validasi terhadap hasil identifikasi awal sebelum mengumumkan perkembangan penertiban kepada publik. Sejumlah nama korporasi, profil perusahaan, hingga pola bisnis yang berkaitan dengan Arif Kurniawan disebut telah masuk dalam penelusuran Satgas.
Dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan juga tengah dianalisis untuk memastikan ada atau tidaknya dugaan tindak pidana. Barita menegaskan, penyampaian status hukum harus didasarkan pada bukti awal yang cukup dan tetap memperhatikan asas praduga tak bersalah.
“Semua sudah ada, tapi kan kita tidak boleh dalam rangka asas praduga tak bersalah menyebutkan harus kita memiliki bukti awal yang cukup, apakah tadi itu sebatas pasal 3 atau sudah masuk ke pasal 7. Kalau begitu masuk pasal 7, ini ranahnya aparat penegak hukum,” ungkap Barita saat ditemui reporter Tirto di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2026).
Dengan demikian, dugaan keterlibatan Arif Kurniawan dalam penguasaan kawasan hutan maupun perkara pertambangan nikel masih berada dalam tahap pendalaman. Sementara itu, isu dugaan Listyo Sigit menjadi beking Arif Kurniawan belum didukung indikasi yang ditemukan penyidik Kejagung.
