KAKINEWS.ID, Jakarta – Pemerhati politik dan kebijakan publik Yerry Tawalujan mendorong Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi jajaran pemerintahan, termasuk staf khusus dan utusan khusus Presiden yang diduga memiliki loyalitas ganda. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga integritas dan konsolidasi pemerintahan.
Desakan itu disampaikan Yerry menyusul kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak lainnya. Menurut Yerry, kasus tersebut menjadi sinyal adanya persoalan serius terkait loyalitas di lingkaran kekuasaan.
Yerry menyatakan evaluasi tidak cukup hanya dilakukan melalui pergantian pimpinan Kantor Staf Presiden (KSP). Pembenahan, menurutnya, juga harus menyasar jajaran internal lembaga tersebut hingga staf khusus dan utusan khusus Presiden.
“Saya sangat percaya dan tidak akan terkejut kalau dalam waktu dekat ada bersih-bersih total di kabinet. Mudah-mudahan minimal 30 sampai 40 persen kabinet dirombak. Bukan cuma kabinet, lembaga-lembaga yang dekat dengan Istana, terutama ring satu Istana, juga harus disterilkan kembali,” ujar Yerry dalam keterangannya, Senin (9/11/2026),
Ia juga meminta Presiden Prabowo lebih berhati-hati dalam memberikan kepercayaan kepada orang-orang di sekelilingnya. Menurutnya, loyalitas dan integritas harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pejabat yang berada dekat dengan kepala negara.
“Misalnya tentu KSP sudah diganti, nah yang di bawahnya bersihkan total, bahkan staf-staf khusus itu lalu utusan-utusan khusus Presiden kecuali adiknya Presiden ya,” tegasnya.
Meski demikian, Yerry memahami pendekatan politik Prabowo yang berupaya merangkul berbagai kelompok dan memberikan ruang kepada banyak pihak dalam pemerintahan.
Ia menilai keberadaan menteri dari partai pendukung dan koalisi tetap diperlukan untuk menjaga stabilitas politik. Namun, pendekatan akomodatif tersebut tidak boleh mengesampingkan persoalan integritas dan loyalitas pejabat di lingkungan Istana.
“Kita tahu Pak Prabowo ingin merangkul semua orang, akomodatif dan pemaaf. Menteri-menteri dari partai pendukung dan koalisi tetap sangat diperlukan untuk mendukung pemerintahan ke depan. Tetapi untuk orang-orang yang berada di lingkaran dekat Istana, loyalitas dan integritasnya harus benar-benar diperiksa,” ungkapnya.
Yerry juga mengingatkan bahwa pemerintahan Prabowo membutuhkan kewaspadaan tinggi dalam menghadapi berbagai tantangan politik dan keamanan. Ia menggambarkan situasi saat ini menyerupai zona perang, terutama dalam menghadapi jaringan dan kelompok yang diduga terlibat praktik penyelundupan.
