Jaksa Agung ST Burhanuddin (Foto: Dok Kakinews)

KAKINEWS — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyetorkan dana jumbo senilai Rp11,4 triliun ke kas negara. Uang tersebut berasal dari denda administratif, penerimaan negara, hingga hasil penyelamatan keuangan negara dari berbagai penanganan kasus.

Penyerahan dilakukan pada Jumat (10/4/2026) dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran Kabinet Merah Putih.

Lihat Juga:
KPK Tambah Tersangka Baru di Skandal Gratifikasi Bea Cukai, Pejabat P2 Diciduk Bersama Jejak Rp5 Miliar
KPK Bongkar Bukti Baru Korupsi Rejang Lebong, Jejak Proyek Diduga Merembet ke Daerah Lain

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyebut total dana yang disetorkan mencapai Rp11.420.104.815.858. “Seluruhnya telah masuk ke kas negara,” ujarnya.

Rinciannya, denda administratif sektor kehutanan menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp7,23 triliun. Selain itu, terdapat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan perkara korupsi sebesar Rp1,96 triliun, setoran pajak periode Januari–April 2026 senilai Rp967,7 miliar, serta sejumlah pemasukan lain dari sektor lingkungan hidup dan korporasi.

Tak hanya uang, Kejagung melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) juga berhasil menguasai kembali jutaan hektare kawasan hutan dari sektor perkebunan dan pertambangan.

Lihat Juga:
KAKINEWS.ID, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus memperluas penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Kali ini, penyidik menggeledah rumah advokat Don Ritto di Bandung dan menyita sejumlah dokumen yang diduga menjadi mata rantai penting dalam pengusutan perkara tersebut. Penggeledahan dilakukan pada Selasa (4/8/2026) di kediaman Don Ritto. Langkah ini merupakan bagian dari upaya penyidik menelusuri dugaan aliran aset dan dokumen yang berkaitan dengan perkara TPPU yang sedang dikembangkan. "Tim penyidik melakukan penggeledahan satu tempat di daerah Bandung milik saudara DR (Don Ritto)," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, di Jakarta, Rabu (5/8/2026). Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan langsung dengan Don Ritto maupun Febrie Adriansyah. Namun, Kejagung belum membuka rincian dokumen yang diamankan karena masih menjadi bagian dari materi penyidikan. "Diperoleh beberapa dokumen yang diduga ada keterkaitan dengan perkara DR sendiri dan FA (Febrie Adriansyah)," kata Anang. Selain melakukan penggeledahan, penyidik juga memeriksa sekitar tujuh orang saksi yang berasal dari kalangan swasta dan pihak perusahaan untuk memperkuat konstruksi perkara. "Sebagian besar dari pihak swasta dan ada dari pihak perusahaan," ujarnya. Sebelumnya, Kejagung telah lebih dulu menggeledah kantor Don Ritto di Jakarta Selatan, rumah Nurman Herin di Depok, serta empat perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Don Ritto, yakni PT HI, PT PIS, PT KPE, dan PT SME. Keempat perusahaan tersebut diduga digunakan sebagai sarana untuk menyamarkan asal-usul aset hasil tindak pidana melalui praktik pencucian uang. Saat ditanya mengenai hubungan Febrie Adriansyah dengan perusahaan-perusahaan tersebut, Anang menegaskan penyidik masih terus mendalami fakta melalui pemeriksaan saksi dan analisis barang bukti yang telah disita. "Pendalaman dilakukan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi serta barang bukti yang diperoleh penyidik, baik dari perkara sebelumnya yang dilimpahkan Kortastipidkor Polri maupun dari hasil penggeledahan dan penyidikan Tim 9," jelasnya. Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan Febrie Adriansyah dan Nurman Herin sebagai tersangka dugaan TPPU berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 20 Juli 2026. Penyidikan dimulai setelah Kejagung menerima pelimpahan perkara beserta barang bukti dari Polri, termasuk emas seberat 74 kilogram dan uang dalam berbagai mata uang asing bernilai ratusan miliar rupiah. Sebelumnya, Kejagung juga menerbitkan tiga surat perintah penyidikan baru menyusul pelimpahan perkara dari Polri. Ketiga perkara tersebut meliputi dugaan korupsi dan TPPU di PT KNI, dugaan korupsi tata kelola batu bara yang diduga memicu pemadaman listrik (blackout), serta dugaan korupsi dan TPPU dalam penanganan perkara PT Asabri. Dengan rangkaian penyidikan yang terus berkembang, Kejagung kini menelusuri seluruh jaringan, aset, dan pihak-pihak yang diduga berperan dalam perkara yang menyeret mantan petinggi Korps Adhyaksa tersebut.
Kasus Febrie Adriansyah Melebar! Kejagung Geledah Rumah Don Ritto, Dokumen Diduga Kunci TPPU Disita

Sejak Februari 2025, lahan hutan yang berhasil direbut kembali dari sektor perkebunan mencapai lebih dari 5,8 juta hektare. Sementara dari sektor pertambangan sekitar 10 ribu hektare.

Pada tahap VI, sebagian kawasan tersebut dikembalikan ke negara melalui Kementerian Kehutanan, termasuk kawasan strategis seperti hutan di Ketapang (Kalimantan Barat), Taman Hutan Raya Lae Kombih (Aceh), hingga kawasan Gunung Halimun Salak di Jawa Barat.

Selain itu, puluhan ribu hektare lahan juga dialihkan melalui Kementerian Keuangan untuk dikelola oleh BPI Danantara dan selanjutnya diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara (Persero).

Burhanuddin menegaskan, penegakan hukum yang lemah hanya akan membuka celah kerugian negara dan memperkuat praktik mafia sumber daya alam.

“Negara tidak boleh kalah dari mafia yang mengeksploitasi kekayaan hutan. Penegakan hukum harus tegas agar memberi dampak nyata bagi ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” tegasnya