Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (Foto: Dok KN)

Jakarta, Kakinews – Kejaksaan Agung memastikan tidak ada praktik intimidasi terhadap terdakwa Amsal Sitepu dalam perkara dugaan korupsi dana desa di Karo, Sumatera Utara. Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas pengakuan Amsal yang mengaku mendapat tekanan saat berada di rumah tahanan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menegaskan pihaknya telah menelusuri informasi tersebut ke Kejaksaan Negeri Karo. Hasilnya, tidak ditemukan adanya tindakan yang mengarah pada intimidasi.

Lihat Juga:
KAKINEWS.ID, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus memperluas penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Kali ini, penyidik menggeledah rumah advokat Don Ritto di Bandung dan menyita sejumlah dokumen yang diduga menjadi mata rantai penting dalam pengusutan perkara tersebut. Penggeledahan dilakukan pada Selasa (4/8/2026) di kediaman Don Ritto. Langkah ini merupakan bagian dari upaya penyidik menelusuri dugaan aliran aset dan dokumen yang berkaitan dengan perkara TPPU yang sedang dikembangkan. "Tim penyidik melakukan penggeledahan satu tempat di daerah Bandung milik saudara DR (Don Ritto)," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, di Jakarta, Rabu (5/8/2026). Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan langsung dengan Don Ritto maupun Febrie Adriansyah. Namun, Kejagung belum membuka rincian dokumen yang diamankan karena masih menjadi bagian dari materi penyidikan. "Diperoleh beberapa dokumen yang diduga ada keterkaitan dengan perkara DR sendiri dan FA (Febrie Adriansyah)," kata Anang. Selain melakukan penggeledahan, penyidik juga memeriksa sekitar tujuh orang saksi yang berasal dari kalangan swasta dan pihak perusahaan untuk memperkuat konstruksi perkara. "Sebagian besar dari pihak swasta dan ada dari pihak perusahaan," ujarnya. Sebelumnya, Kejagung telah lebih dulu menggeledah kantor Don Ritto di Jakarta Selatan, rumah Nurman Herin di Depok, serta empat perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Don Ritto, yakni PT HI, PT PIS, PT KPE, dan PT SME. Keempat perusahaan tersebut diduga digunakan sebagai sarana untuk menyamarkan asal-usul aset hasil tindak pidana melalui praktik pencucian uang. Saat ditanya mengenai hubungan Febrie Adriansyah dengan perusahaan-perusahaan tersebut, Anang menegaskan penyidik masih terus mendalami fakta melalui pemeriksaan saksi dan analisis barang bukti yang telah disita. "Pendalaman dilakukan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi serta barang bukti yang diperoleh penyidik, baik dari perkara sebelumnya yang dilimpahkan Kortastipidkor Polri maupun dari hasil penggeledahan dan penyidikan Tim 9," jelasnya. Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan Febrie Adriansyah dan Nurman Herin sebagai tersangka dugaan TPPU berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 20 Juli 2026. Penyidikan dimulai setelah Kejagung menerima pelimpahan perkara beserta barang bukti dari Polri, termasuk emas seberat 74 kilogram dan uang dalam berbagai mata uang asing bernilai ratusan miliar rupiah. Sebelumnya, Kejagung juga menerbitkan tiga surat perintah penyidikan baru menyusul pelimpahan perkara dari Polri. Ketiga perkara tersebut meliputi dugaan korupsi dan TPPU di PT KNI, dugaan korupsi tata kelola batu bara yang diduga memicu pemadaman listrik (blackout), serta dugaan korupsi dan TPPU dalam penanganan perkara PT Asabri. Dengan rangkaian penyidikan yang terus berkembang, Kejagung kini menelusuri seluruh jaringan, aset, dan pihak-pihak yang diduga berperan dalam perkara yang menyeret mantan petinggi Korps Adhyaksa tersebut.
Kasus Febrie Adriansyah Melebar! Kejagung Geledah Rumah Don Ritto, Dokumen Diduga Kunci TPPU Disita

“Kalau intimidasi itu ada unsur tekanan atau ancaman. Dari penjelasan Kajari, hal tersebut tidak terjadi,” ujar Anang, Senin (30/3/2026).

Ia mengakui memang ada pertemuan antara jaksa dan Amsal di rutan. Namun, pertemuan itu disebut sebagai bagian dari pendekatan “jaksa humanis” yang rutin dilakukan kepada para tahanan.

Program tersebut, lanjut Anang, mencakup pemberian makanan kepada para tahanan tanpa terkecuali. Karena itu, ia membantah anggapan bahwa pemberian makanan tertentu memiliki maksud terselubung.

Lihat Juga:
Kejagung Pertaruhkan Integritas, Penyidikan Eks Jampidsus Febrie Dibuka untuk Supervisi KPK
Kejagung Kuliti Bisnis Don Ritto, Empat Perusahaan Diduga Dipakai Samarkan Duit Kasus Febrie

“Bukan hanya satu orang, semua tahanan juga mendapat perlakuan yang sama,” katanya.

Meski membantah, Kejagung tidak menutup pintu bagi Amsal untuk menempuh jalur pengaduan. Anang menegaskan, jika ada bukti kuat, laporan bisa diajukan ke bidang pengawasan untuk ditindaklanjuti.

“Kalau memang ada pelanggaran atau tindakan tidak profesional, silakan dilaporkan. Harus ada bukti yang jelas,” tegasnya.

Di sisi lain, Amsal Sitepu sebelumnya mengungkap cerita berbeda dalam forum RDPU Komisi III DPR RI. Ia mengaku sempat didatangi jaksa di rutan dan diminta mengikuti alur proses hukum tanpa perlawanan.

Amsal bahkan menyebut adanya pesan agar dirinya tidak lagi menyuarakan kasus yang menjeratnya, termasuk menghentikan aktivitas konten yang ia lakukan.

Meski demikian, ia memilih menolak permintaan tersebut. Amsal menyatakan tidak ingin tunduk pada tekanan dan berharap kasus yang dialaminya tidak menimpa orang lain.

Pengakuan Amsal yang berseberangan dengan bantahan Kejagung kini memunculkan tanda tanya publik. Perbedaan versi ini mempertegas pentingnya transparansi serta pengawasan terhadap proses penegakan hukum, terutama dalam kasus yang menyita perhatian luas.