Jakarta, Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperluas penyidikan kasus dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait wilayah Bogor. Kali ini, sembilan pejabat kepala kantor pertanahan dari sejumlah daerah dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan terhadap sembilan saksi tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa (10/11/2026). Pemeriksaan dilakukan di dua lokasi, yakni Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur dan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
“Hari ini Selasa (10/11), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi dalam dugaan TPK terkait suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN di wilayah Bogor,” ujar Budi Prasetyo.
Delapan saksi diperiksa di Kantor Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Mereka merupakan pejabat yang pernah maupun masih menjabat sebagai kepala kantor pertanahan di sejumlah wilayah.
Kedelapan saksi tersebut adalah Rarif Setiawan selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik sejak 2025 hingga sekarang; Wida Rahardian Aji selaku Kepala Kantor Pertanahan Surabaya I sejak 2025 hingga sekarang; serta Agung Basuki, Kepala Kantor Pertanahan Surabaya II sejak 2026 hingga sekarang yang sebelumnya menjabat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan pada 2025 hingga Mei 2026.
Berikutnya, Nursuliantoro selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo; Nasep Vandi Sulistyo yang pernah menjabat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo dan Banyuwangi pada 2025 hingga April 2026; serta Mateus Joko Slameto selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto.
Dua saksi lainnya adalah Istanto Nurhidayat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dan Ir. M. Sochib Lutfi selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.
Sementara itu, satu saksi lainnya, Budi Kristiyana, yang menjabat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, diperiksa langsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Pemeriksaan sembilan pejabat pertanahan ini menjadi bagian dari upaya KPK membongkar lebih jauh dugaan praktik suap dan penerimaan ilegal yang menyeret lingkungan ATR/BPN. Penyidik tengah mendalami keterangan para saksi untuk menelusuri alur perkara, menguji keterkaitan antarpejabat, serta mengidentifikasi pihak-pihak lain yang diduga memiliki hubungan dengan perkara tersebut.
Langkah KPK memeriksa pejabat pertanahan lintas daerah juga menjadi bagian penting dalam mengurai kemungkinan keterkaitan proses administrasi pertanahan di daerah dengan perkara yang berpusat di wilayah Bogor. Namun, keterlibatan masing-masing saksi masih harus dibuktikan melalui proses penyidikan.
