Jakarta, Kakinews.id – Jabatan Wakil Presiden yang diemban Gibran Rakabuming Raka kini berada di tengah pusaran polemik politik dan hukum. Persoalan dokumen pendidikan yang berkembang hingga ke Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) berujung pada pengakuan pemerintah bahwa Gibran telah menyampaikan keinginan untuk melepaskan jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Fakta tersebut diungkap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026). Ia membenarkan adanya pertemuan antara Prabowo dan Gibran yang berlangsung sekitar dua setengah jam pada hari yang sama.
Dalam pertemuan itu, persoalan perkembangan putusan MA dan MK menjadi salah satu pembahasan. Gibran bahkan disebut menyampaikan niat mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden di tengah meningkatnya tekanan politik.
Prasetyo menjelaskan, pembicaraan tersebut tidak berujung pada penolakan Presiden terhadap keinginan Gibran. Prabowo justru memberikan sejumlah masukan, sementara Gibran meminta ruang untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di PTUN.
“Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” ungkap Prasetyo.
Pengakuan pemerintah ini menambah babak baru dalam polemik yang sebelumnya telah berkembang menjadi persoalan ketatanegaraan. Sebab, perdebatan mengenai dokumen pendidikan Gibran tidak lagi sebatas bantahan dan pernyataan politik, tetapi telah memasuki ranah putusan lembaga peradilan serta pembahasan di parlemen.
MA sebelumnya memutuskan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran yang digunakan dalam persyaratan pencalonan Pilpres 2024 tidak sah. Putusan tersebut berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan setara SMA yang menjadi sorotan dalam proses pencalonannya.
Sementara itu, putusan MK sebelumnya menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA Gibran dari Singapura dan Australia. Kedua putusan tersebut kemudian menjadi bagian dari perdebatan mengenai pemenuhan persyaratan pencalonan Wakil Presiden.
Dampaknya merembet ke DPR. Sebanyak 50 anggota parlemen dari enam fraksi telah mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Langkah politik itu merujuk pada mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang MD3. Hak Menyatakan Pendapat dapat digunakan DPR untuk menyikapi dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, termasuk dugaan tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
Ketentuan tersebut juga mencakup dugaan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, serta perbuatan tercela.
Di tengah berkembangnya persoalan tersebut, Gibran sebelumnya telah memberikan bantahan terhadap keraguan mengenai riwayat pendidikan formalnya. Ia menyatakan keberhasilannya menempuh pendidikan hingga jenjang sarjana menjadi alasan bahwa dirinya telah menyelesaikan pendidikan setingkat SMA.
“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya enggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” kata Gibran, Rabu (7/10/2026).
Kini, perhatian publik tertuju pada dua jalur yang berkembang bersamaan: proses hukum untuk menguji keabsahan dokumen pendidikan dan mekanisme politik di DPR yang mulai diarahkan pada penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.
Pernyataan Mensesneg mengenai keinginan Gibran mengundurkan diri menjadi perkembangan penting dalam polemik tersebut. Namun, hingga keterangan itu disampaikan, belum ada keputusan resmi mengenai pengunduran diri maupun kepastian tindak lanjutnya.
Gibran, sebagaimana disampaikan Prasetyo, masih meminta kesempatan untuk menempuh pembuktian melalui PTUN. Dengan demikian, polemik dokumen pendidikan tersebut kini memasuki fase yang menyangkut proses hukum sekaligus masa depan jabatan Wakil Presiden.
