Jakarta, Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kali ini, penyidik mendalami mekanisme penunjukan langsung vendor hingga dugaan aliran komisi ilegal atau kickback dari pihak swasta kepada sejumlah oknum di lingkungan BNPB.
Pengusutan tersebut mengarah pada dugaan praktik pemberian kickback yang tidak berlangsung satu atau dua kali, melainkan diduga dilakukan berulang kali dalam sejumlah proyek pengadaan. KPK kini menelusuri nilai proyek, pihak-pihak yang terlibat, serta besaran uang yang diduga mengalir kepada oknum internal BNPB.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, penyidik mendalami dugaan pemberian komisi ilegal tersebut melalui pemeriksaan sejumlah saksi dari lingkungan BNPB.
“Penyidik memeriksa beberapa di antaranya didalami soal proyek-proyek yang dikerjakan termasuk dugaan kickback yang diberikan oleh para pihak swasta ini kepada oknum-oknum di BNPB,” kata Budi dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
Pemeriksaan terhadap sejumlah saksi berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Mereka yang diperiksa antara lain Denisa Sartika dan Putri Nandina selaku staf BNPB, Prasinta Dewi selaku mantan Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, serta Erry Prawisuda yang berstatus aparatur sipil negara (ASN).
Budi menegaskan, penyidik menemukan indikasi bahwa dugaan pemberian kickback tidak hanya terjadi dalam satu transaksi. Praktik tersebut diduga berulang sehingga membutuhkan penelusuran lebih jauh untuk memastikan keseluruhan nilai proyek dan uang yang diterima pihak-pihak tertentu.
“Kickback-nya juga diduga berulang kali, tidak hanya satu-dua kali diberikan oleh pihak swasta kepada oknum di BNPB tapi sudah beberapa kali dilakukan sehingga ini butuh pendalaman lebih lanjut untuk menghitung secara presisi jumlah dari proyek-proyek yang dikerjakan para pihak swasta dan juga kickback-nya,” ujarnya.
Penunjukan langsung vendor juga menjadi salah satu aspek yang didalami penyidik. Mekanisme pengadaan tersebut ditelusuri untuk mengetahui proses penentuan perusahaan pelaksana, pelaksanaan proyek, hingga dugaan hubungan antara penyedia barang dan jasa dengan oknum internal BNPB.
Kasus ini sebelumnya telah menyeret lima orang sebagai tersangka. KPK menetapkan mereka pada 14 Oktober 2026 dalam perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa menggunakan Dana Siap Pakai kebencanaan di BNPB.
Salah satu tersangka adalah Bima Setyawan, adik sekaligus tenaga ahli mantan Kepala BNPB Suharyanto. Ketua KPK Setyo Budiyanto sebelumnya menyatakan penyidikan berfokus pada pihak yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Selain Bima, KPK menetapkan Gabriel Purwaka Sigit (GPS), Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK), serta Richard Erlangga yang merupakan tenaga ahli Kepala BNPB Suharyanto.
Dua tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Gery P dan Syifa NG.
Pendalaman terhadap dugaan kickback berulang dan proses penunjukan langsung vendor kini menjadi bagian penting dalam pengembangan perkara. KPK masih menghitung nilai proyek serta besaran komisi ilegal yang diduga mengalir kepada oknum BNPB.
Penyidikan ini sekaligus menelusuri dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana yang semestinya diperuntukkan bagi penanganan kebutuhan kebencanaan.
