Jakarta, Kakinews.id – Penjelasan Direktur RSUD Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara, berinisial UF, mengenai pengakuan pria berinisial RA justru membuka babak baru polemik dugaan peristiwa yang disebut terjadi pada 2022. Pria berinisial A yang mengaku sebagai korban mempertanyakan alasan UF menyebut pengakuan RA sebagai sebuah kekeliruan.
A menilai penjelasan tersebut belum memberikan kejelasan mengenai pokok persoalan. Ia meminta UF tidak berhenti pada pernyataan bahwa dirinya tidak mengetahui A maupun klaim bahwa RA telah mengakui kesalahan.
Sebelumnya, UF merespons pemberitaan Monitorindonesia.com mengenai A yang mengaku pernah mengalami peristiwa yang melibatkan sang direktur. Dalam keterangannya, UF mempertanyakan siapa sebenarnya A yang dimaksud.
“Ini A yang diberita itu siapa lagi ya?” kata UF kepada Monitorindonesia.com melalui pesan WhatsApp, Kamis (12/11/2026).
UF juga menyatakan tidak mengetahui persoalan sebagaimana disampaikan A.
“Saya benar-benar tidak tahu,” ujarnya.
Sementara mengenai RA, UF mengungkapkan bahwa dirinya sudah bertemu langsung dengan pria tersebut. Dari pertemuan itu, UF mengklaim RA telah mengakui adanya kekeliruan dalam keterangannya.
“Untuk terkait RA, saya sudah bertemu dengan yang bersangkutan. RA sendiri yang mengakui kekeliruannya,” ungkap UF.
Namun, penjelasan tersebut tidak diterima begitu saja oleh A. Ia justru mempertanyakan apa yang mendasari UF menyimpulkan bahwa pengakuan RA sebelumnya merupakan kekeliruan.
“Nggak ada penjahat yang mau mengaku,” ujar A dengan nada keras kepada Monitorindonesia.com.
A menilai perubahan atau koreksi keterangan RA perlu dijelaskan secara terbuka. Menurutnya, publik perlu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, termasuk alasan munculnya pernyataan berbeda setelah RA bertemu dengan UF.
“Bisa-bisanya direktur bilang itu kekeliruan. Logikanya, orang mana yang mau mengakui dirinya berhubungan sesama jenis, Pak?” katanya.
A bahkan menduga terdapat kemungkinan tekanan terhadap RA sehingga muncul keterangan yang berbeda. Meski demikian, dugaan tersebut masih sebatas pernyataan A dan belum terverifikasi melalui bukti independen.
“Kalau memang itu sudah terjadi, nggak mungkin ada orang yang keliru mengaku berhubungan sesama jenis. RA pasti sudah kena ancaman,” tuturnya.
Ia meminta persoalan tersebut tidak ditutup hanya dengan penjelasan sepihak. Menurut A, setiap pengakuan maupun bantahan harus diperiksa berdasarkan keterangan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Nggak ada orang keliru berhubungan sesama jenis. Coba dipikirkan secara rasional,” ucapnya.
Dalam komunikasi melalui WhatsApp, A juga menyampaikan pesan agar pihak yang membuat pemberitaan diberi tahu bahwa apabila menginginkan pencopotan atau penurunan jabatan direktur, hal tersebut harus dilaporkan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Namun, pesan tersebut belum disertai penjelasan lebih lanjut mengenai konteks maupun pihak yang secara spesifik dimaksud.
Sebelumnya, A mengaku kepada Monitorindonesia.com bahwa dirinya pernah mengalami peristiwa yang melibatkan UF pada 2022. Ia menyebut persoalan tersebut telah berusaha diungkap sejak lama, tetapi mengaku tidak mendapatkan dukungan.
A juga mengklaim pernah mendapat ancaman akan dilaporkan ke kepolisian apabila menyampaikan persoalan itu kepada publik. Pengakuan tersebut, menurut A, membuatnya sempat mengurungkan niat untuk membawa persoalan tersebut ke jalur hukum.
Perbedaan keterangan antara UF dan A, ditambah pengakuan RA yang menurut UF telah dikoreksi, menyisakan sejumlah pertanyaan yang belum terjawab. Apa yang sebenarnya terjadi pada 2022? Apa dasar UF menyebut pengakuan RA sebagai kekeliruan? Apakah terdapat tekanan terhadap pihak yang memberikan keterangan?
Pertanyaan tersebut membutuhkan penjelasan yang dapat diuji, bukan sekadar saling membantah. Apabila terdapat dugaan intimidasi, pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh mekanisme pengaduan kepada instansi berwenang agar persoalan tersebut diperiksa secara objektif.
Monitorindonesia.com menegaskan bahwa keterangan A, bantahan UF, maupun dugaan mengenai tekanan terhadap RA merupakan pernyataan masing-masing pihak yang masih membutuhkan pembuktian. Redaksi tidak menyimpulkan adanya pelanggaran atau tindak pidana sebelum diperoleh bukti dan hasil pemeriksaan yang sah.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada UF, RA, A, serta manajemen RSUD Konawe Kepulauan demi menjaga keberimbangan pemberitaan sesuai ketentuan yang berlaku.
