KAKINEWS.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengoyak perkara dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020.
Kali ini, penyidik KPK memanggil Kepala Bulog Kantor Wilayah Jawa Tengah, Sri Muniati, untuk diperiksa sebagai saksi. Pemanggilan tersebut menjadi sorotan karena penyidikan mulai menyentuh pihak yang berkaitan langsung dengan rantai pengadaan dan distribusi bansos.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan pemeriksaan tersebut.
“SRM, Kepala BULOG Kanwil Jawa Tengah,” kata Budi kepada wartawan, Rabu (9/9/2026).
Sri diperiksa bersama puluhan saksi lainnya. Total terdapat 38 saksi yang dipanggil, termasuk mantan Kepala Dinas Sosial Brebes tahun 2020 H Masfuri, sejumlah pejabat Dinas Sosial Kabupaten Jember, koordinator kabupaten PKH, hingga para pendamping PKH di sejumlah kecamatan.
Pemeriksaan dilakukan di Polres Kabupaten Brebes.
Masifnya jumlah saksi yang dipanggil menunjukkan penyidik tengah menelusuri secara lebih luas bagaimana mekanisme bansos beras tersebut dijalankan di lapangan. Bukan hanya siapa yang menerima dan menyalurkan, tetapi juga bagaimana barang bergerak, siapa yang mengendalikan distribusi, serta apakah pelaksanaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.
Sorotan terbesar dalam perkara ini berada pada dugaan ketidaksesuaian distribusi bansos dengan kontrak.
KPK sebelumnya mengungkap bahwa dalam kontrak, bantuan beras semestinya disalurkan langsung hingga ke rumah penerima manfaat. Namun dalam pelaksanaannya, bantuan tersebut disebut tidak sampai ke titik penerima, melainkan berhenti di tingkat kelurahan.
“Penyaluran yang dilakukan oleh para distributor, para vendor yang mengerjakan pengadaan penyaluran bansos beras ini tidak sampai ke titik penerima, tapi hanya sampai di kelurahan-kelurahan,” ujar Budi dalam keterangannya pada 12 Agustus 2026.
Kondisi tersebut menjadi titik penting dalam penyidikan. Sebab, jika kontrak mengatur distribusi hingga rumah penerima tetapi pelaksanaannya berhenti di kelurahan, muncul pertanyaan serius mengenai kesesuaian pekerjaan dengan pembayaran yang dilakukan.
KPK juga mendalami nilai kontrak serta biaya yang dikeluarkan dalam proses penyaluran bansos tersebut.
“Yang artinya ini juga bergeser dari kontrak yang disepakati oleh pihak Kemensos dengan para penyedia jasa,” kata Budi.
Dengan kata lain, penyidikan tidak berhenti pada persoalan teknis distribusi. KPK tengah mengurai apakah terdapat penyimpangan dalam pengadaan dan penyaluran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Perkara ini sebelumnya juga menyeret Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (BRT) alias Rudy Tanoe. Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka bersama sejumlah pihak lain.
KPK telah mengumumkan lima tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi distribusi bansos Kementerian Sosial tahun 2020, terdiri atas tiga orang dan dua korporasi.
Penyidik juga telah mencegah empat orang bepergian ke luar negeri, yakni Rudy Tanoe, Direktur Operasional DNR Logistics periode 2021–2024 Herry Tho, Direktur Utama DNR Logistics periode 2018–2022 Kanisius Jerry Tengker, serta Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Kemensos Edi Suharto.
Kini, pemanggilan Kepala Bulog Kanwil Jawa Tengah bersama puluhan saksi lainnya membuka ruang bagi KPK untuk membongkar lebih jauh mata rantai distribusi bansos 2020.
Pertanyaan besarnya: mengapa bantuan yang seharusnya diterima langsung oleh keluarga penerima manfaat justru disebut berhenti di tingkat kelurahan? Ke mana aliran biaya distribusi yang telah dibayarkan sesuai kontrak?
Jawaban atas pertanyaan tersebut menjadi penting untuk mengungkap apakah ketidaksesuaian distribusi hanya persoalan administratif atau justru bagian dari skema dugaan korupsi yang sedang dibongkar KPK.
