KAKINEWS.ID, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta seluruh kementerian mengoordinasikan jajarannya untuk mempercepat pendaftaran 48 juta Kepala Keluarga (KK) dalam program Perlinsos Digital.
Luhut mengatakan, pendaftaran secara digital tidak mudah bagi masyarakat di pelosok daerah yang memiliki keterbatasan akses internet atau belum terbiasa menggunakan teknologi.
“Bagi saudara-saudara kita di pelosok daerah yang akses internetnya terbatas atau belum terbiasa dengan teknologi, ini bukan perkara mudah,” kata Luhut melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Kamis (1/10/2026).
Karena itu, ia meminta seluruh jajaran pemerintah turun langsung memberikan pendampingan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan melakukan pendaftaran.
Jajaran yang diminta terlibat antara lain pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), pendamping desa, penyuluh, kader, Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga aparatur sipil negara (ASN).
“Gerakkan seluruh jajaran hingga ke titik paling depan: pendamping PKH, pendamping desa, penyuluh, kader, Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga jajaran ASN. Semua harus turun lapangan mendampingi warga yang kesulitan,” ujarnya.
Masyarakat Bisa Jadi Agen Perlinsos
Luhut juga mengajak masyarakat berperan langsung sebagai Agen Perlinsos untuk membantu warga di lingkungan sekitar melakukan pendaftaran.
Menurutnya, bantuan dapat dimulai dari lingkaran terdekat, seperti membantu orang tua, saudara, maupun tetangga.
Pendaftaran Agen Perlinsos dapat diakses melalui laman agent-perlinsos.kemensos.go.id.
Namun, Luhut menegaskan, Agen Perlinsos hanya bertugas membantu proses pendaftaran dan tidak menentukan siapa yang berhak menerima bantuan sosial.
“Tugas agen adalah membantu proses pendaftaran, bukan menentukan siapa penerima bansos. Kelayakan akan diverifikasi secara objektif oleh sistem,” kata Luhut.
Ia juga meminta agen memastikan data masyarakat diisi dengan benar. Luhut menekankan bahwa terdaftar dalam Perlinsos Digital tidak otomatis membuat seseorang menjadi penerima bantuan sosial.
Capaian Dipantau hingga Tingkat Desa
Luhut meminta para menteri memantau capaian pendaftaran di setiap provinsi hingga tingkat desa.
“Gunakan data yang sama, pantau progresnya secara berkala, dan jika ada daerah yang terkendala, langsung bantu penyelesaiannya,” ujarnya.
Menurut Luhut, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah keluarga yang terdaftar, tetapi juga dari akurasi data yang dihimpun.
“Karena ukuran keberhasilan kita adalah sebanyak-banyaknya keluarga yang berhasil terdaftar dengan data yang akurat,” katanya.
Luhut menyebut upaya menjangkau sekitar separuh populasi Indonesia menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk menjangkau warga yang membutuhkan, dimulai dari lingkungan terdekat.
“Menjangkau sekitar separuh populasi Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi program ini, untuk itulah perlu kerjasama yang kompak antara pemerintah dan masyarakat dengan mulai menjangkau yang paling dekat; tetangga sebelah rumah,” kata Luhut.
Ia berharap semakin banyak keluarga yang terdaftar dengan data akurat sehingga program perlindungan sosial dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan secara tepat.
