Jakarta, Kakinews.id – Penanganan kasus dugaan korupsi fasilitas pembiayaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) periode 2012–2016 memasuki babak baru. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Polda Sumatera Selatan menyita 44 objek aset berupa tanah dan bangunan dengan nilai mencapai Rp286,27 miliar.
Penyitaan dalam skala besar ini menjadi bagian dari upaya penyidik menelusuri dan mengamankan aset yang diduga berkaitan dengan perkara pembiayaan bermasalah di LPEI. Namun, penyitaan tersebut sekaligus memperlihatkan besarnya nilai aset yang kini menjadi perhatian aparat penegak hukum dalam proses pemulihan kerugian keuangan negara.
Kabagops Kortastipidkor Polri, Komisaris Besar Ahmad Yusuf Afandi, mengatakan penyitaan dilakukan secara serentak di sejumlah wilayah. Pemasangan plang penyitaan telah berlangsung sejak pekan sebelumnya sebagai langkah pengamanan terhadap aset yang berkaitan dengan perkara tersebut.
“Kami memastikan seluruh rangkaian kegiatan penyitaan dan pengamanan aset di lapangan berjalan aman, tertib, dan terukur sebagai bentuk komitmen nyata Polri dalam menyelamatkan keuangan negara,” kata Ahmad dalam keterangan tertulis, Jumat (13/11/2026).
Dari total 44 objek yang disita, sebanyak 38 objek berada di Sumatera Selatan dengan nilai sekitar Rp24,27 miliar. Rinciannya, tiga bidang tanah di Kota Palembang senilai Rp3,93 miliar, enam objek di Kota Prabumulih senilai Rp7,08 miliar, serta 29 objek di Kabupaten Ogan Ilir dengan nilai Rp13,25 miliar.
Sementara itu, enam objek lainnya tersebar di sejumlah daerah di luar Sumatera Selatan. Dua objek di Jakarta Selatan memiliki nilai sekitar Rp248,7 miliar. Kemudian satu objek di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, senilai Rp4,3 miliar, satu objek di Kota Tangerang senilai Rp2,5 miliar, serta dua objek di Kota Depok senilai Rp6,5 miliar.
Nilai aset yang disita di Jakarta Selatan menjadi komponen terbesar dalam keseluruhan penyitaan. Angkanya mencapai Rp248,7 miliar atau mendominasi total nilai aset yang diamankan penyidik.
Kasubdit 1 Penindakan Kortastipidkor Polri, Komisaris Besar Danny Haposan ABS Sianipar, menegaskan penyidik tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Penelusuran aset juga belum berhenti karena masih terdapat kemungkinan aset lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.
“Sembari terus melacak aset-aset lain yang terafiliasi dengan perkara ini guna memaksimalkan pemulihan kerugian keuangan negara,” ujarnya.
Di balik penyitaan ratusan miliar rupiah tersebut, penyidik tengah membongkar dugaan penyimpangan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI kepada sejumlah perusahaan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pembiayaan kepada PT DST yang menyisakan kewajiban macet sebesar US$9 juta.
Persoalan tidak berhenti pada pembiayaan tersebut. LPEI kemudian kembali memberikan fasilitas pembiayaan kepada PT MIF sebesar US$47,5 juta melalui 17 kali pencairan.
Pemberian fasilitas pembiayaan itu diduga digunakan untuk menutupi pembiayaan bermasalah sebelumnya. Penyidik juga mendalami dugaan tidak memadainya proses verifikasi dokumen dan jaminan, termasuk pemeriksaan kelayakan pembiayaan serta penilaian risiko.
Dugaan tersebut menjadi bagian penting dalam pengusutan perkara, mengingat fasilitas pembiayaan yang diberikan lembaga pembiayaan ekspor tersebut seharusnya didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan penilaian risiko yang memadai.
Berdasarkan dua laporan polisi tertanggal 22 Januari 2025, penyidik telah menetapkan enam orang sebagai tersangka.
Lima di antaranya berasal dari lingkungan internal LPEI, masing-masing berinisial FH, NH, DSD, IS, dan AS. Sementara satu tersangka lainnya berinisial DM merupakan Direktur Utama PT MIF pada saat fasilitas pembiayaan diberikan.
Penyitaan 44 objek aset senilai Rp286,27 miliar kini menjadi salah satu langkah konkret penyidik dalam mengamankan aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Namun, pengusutan belum selesai. Penelusuran terhadap aset lainnya masih berlangsung, sementara konstruksi dugaan penyimpangan pembiayaan yang melibatkan pihak internal LPEI dan perusahaan penerima fasilitas terus didalami.
Publik kini menanti sejauh mana penyidik mampu mengungkap keseluruhan rangkaian dugaan penyimpangan pembiayaan tersebut, termasuk memastikan pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dan memaksimalkan pemulihan keuangan negara.
