JAKARTA, KAKINEWS – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol Ahrie Sontha dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar pada Selasa, 10 November 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.

Putusan tersebut merupakan hasil persidangan terkait dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri yang dilakukan Ahrie Sontha saat menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kabagmonrovnal Bareskrim Polri.

Kadiv Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Johnny Eddizon Isir, menyampaikan bahwa keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen institusi Polri dalam menegakkan disiplin dan kode etik profesi tanpa pandang bulu.

“Sebagai bentuk komitmen terhadap penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri, konsisten melakukan pengawasan serta penindakan. Hal ini sejalan dengan semangat Presisi Polri, bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri harus dimulai dari integritas setiap personel dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,” ujar Irjen Pol Johnny Eddizon Isir.

Ia menjelaskan, sidang KKEP terhadap terduga pelanggar berinisial AS berlangsung mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai pada pukul 20.10 WIB.

Persidangan dipimpin oleh Komjen Pol Dr. Rudi Darmoko, S.K.M., M.Si., selaku Ketua Komisi, didampingi Irjen Pol Roma Hutajulu, S.I.K., M.Si., sebagai Wakil Ketua Komisi. Sementara anggota komisi terdiri dari Irjen Pol M. Zulkarnain, S.I.K., M.Si., Irjen Pol Dr. Jayadi, S.I.K., M.H., dan Irjen Pol Dr. Rahmat Setiyadi, S.H., M.H.

Dalam persidangan tersebut, dugaan pelanggaran yang diperiksa berkaitan dengan penggunaan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan yang diduga tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

Atas dugaan perbuatan tersebut, yang bersangkutan disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Ketentuan yang dimaksud meliputi Pasal 5 ayat (1) huruf C dan G terkait kewajiban dalam etika kelembagaan, Pasal 8 huruf C angka 1 terkait etika kepribadian, serta Pasal 11 ayat (1) huruf A dan B mengenai larangan dalam etika kelembagaan.

Berdasarkan hasil persidangan, Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan dua jenis sanksi terhadap terduga pelanggar.

Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilaku pelanggar merupakan perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

Meski demikian, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengungkapkan bahwa yang bersangkutan telah menyatakan mengajukan banding atas putusan sidang tersebut.

“Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya dalam penegakan keputusan sidang, telah menyatakan banding. Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya diperiksa oleh komisi tingkat banding,” jelasnya.

Lebih lanjut, Johnny menegaskan bahwa Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law, yakni setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.

Menurutnya, tidak boleh ada impunitas ataupun perlakuan istimewa dalam proses penegakan aturan internal institusi.

“Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku. Ini merupakan wujud keseriusan Polri dalam melakukan evaluasi, menjaga integritas institusi, serta memelihara kepercayaan masyarakat melalui penegakan aturan yang objektif, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa Polri tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk penyalahgunaan wewenang oleh anggota. Setiap personel wajib menjalankan tugas berdasarkan ketentuan hukum, standar operasional prosedur, serta kode etik profesi yang berlaku.

Sebagai penutup, Kadiv Humas Polri menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat yang selama ini memberikan dukungan dan kepercayaan kepada institusi Polri.

Polri juga memastikan bahwa proses penegakan kode etik terhadap personel lainnya akan terus dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku. Sejumlah terduga pelanggar lainnya telah dijadwalkan untuk menjalani sidang kode etik pada agenda berikutnya.

Polri berkomitmen menyampaikan perkembangan proses tersebut secara transparan dan akuntabel kepada media maupun masyarakat Indonesia.