KAKINEWS.ID, BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin menyatakan komitmennya mendukung perluasan digitalisasi perlindungan sosial melalui Digital Public Infrastructure (DPI) guna menghadirkan layanan bantuan sosial yang lebih cepat, tepat sasaran, dan terintegrasi.
Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Perluasan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial melalui DPI Lintas Stakeholder yang digelar Dinas Sosial Kota Banjarmasin di Himalaya Ballroom HBI, Senin (18/05) pagi.

Kegiatan dibuka langsung oleh Wali Kota Banjarmasin H. M. Yamin HR didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin Hj. Neli Listiani.

Turut hadir Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI Joko Widiarto, Tenaga Ahli Dewan Ekonomi Nasional RI Guntur Augustin Sinaga, Direktur Pengawasan Bidang Sosial dan Perlindungan Pekerja Migran BPKP Bidi Purnomo, Kepala BPS Provinsi Kalimantan Selatan Ahmad Mudzakkir, Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Rony Ferdiansyah, unsur Forkopimda Kota Banjarmasin, kepala SKPD, hingga para lurah se-Kota Banjarmasin.

Dalam sambutannya, Wali Kota H. M. Yamin HR menegaskan transformasi digital kini menjadi kebutuhan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya layanan perlindungan sosial.

“Pemerintah dituntut menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, terintegrasi, tepat sasaran, dan mudah diakses masyarakat, termasuk layanan perlindungan sosial yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.

Ia mengatakan, digitalisasi sistem perlindungan sosial diharapkan mampu memperkuat validitas data penerima bantuan serta meminimalkan potensi ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial.

Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi faktor penting dalam menyukseskan implementasi program tersebut, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga pengawasan, hingga dukungan sektor perbankan dan statistik.

“Keberhasilan transformasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga kesiapan kita untuk berubah, berkolaborasi, dan bekerja secara terbuka,” katanya.

Pemkot Banjarmasin juga menegaskan kesiapan memperkuat infrastruktur digital serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar pelaksanaan digitalisasi perlindungan sosial dapat berjalan optimal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.