Jakarta, Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menelusuri kemungkinan keterkaitan antara dua perkara dugaan korupsi di Jawa Tengah, yakni kasus yang menjerat Bupati Klaten nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo dan perkara pemerasan Bupati Pemalang nonaktif.
Langkah tersebut terlihat dari agenda pemeriksaan terhadap tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten berinisial ALH. Sosok yang merupakan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Tengah periode 2025–2026 itu dijadwalkan diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif berinisial AW.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan ALH dijadwalkan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
“KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap ALH selaku Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Tengah periode 2025–2026,” kata Budi.
Pemanggilan tersebut menjadi perhatian karena ALH sebelumnya terseret dalam perkara dugaan korupsi di Kabupaten Klaten. Kini, penyidik KPK juga membutuhkan keterangannya untuk mengusut dugaan pemerasan yang berkaitan dengan penanganan perkara Bupati Pemalang.
Pemeriksaan lintas perkara ini memperlihatkan bahwa penyidik masih menelusuri keterangan dan kemungkinan hubungan antarpihak dalam rangkaian kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat di Jawa Tengah.
Sehari sebelumnya, Selasa (10/11/2026), KPK telah memeriksa Pelaksana Tugas Bupati Pemalang berinisial N, Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo berinisial S, Bupati Sorong Selatan berinisial PK, serta dua pihak swasta berinisial DP dan DAD.
Pemerasan Pemalang, Uang Rp1,98 Miliar Diduga Dikumpulkan
Kasus Pemalang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 28 Juli 2026. Salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tersebut adalah Bupati Pemalang berinisial AW.
Dua hari kemudian, tepatnya 30 Juli 2026, KPK mengumumkan penetapan empat tersangka dalam dua klaster dugaan pemerasan.
Klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan AW terhadap jajaran Pemerintah Kabupaten Pemalang dan pihak swasta.
Dalam perkara tersebut, AW ditetapkan sebagai tersangka bersama orang kepercayaannya, MH alias GH. Keduanya diduga terlibat dalam praktik permintaan uang kepada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan pihak swasta untuk kepentingan pribadi.
KPK menduga GH berperan mengumpulkan uang dari sejumlah pihak dengan total mencapai Rp1,98 miliar.
Besarnya uang yang diduga dihimpun tersebut menjadi salah satu aspek yang didalami penyidik untuk mengungkap pola permintaan uang dan pihak-pihak yang terlibat.
Dugaan Jual Beli Informasi Perkara di KPK
Klaster kedua justru mengungkap dugaan praktik pemerasan terhadap AW yang melibatkan SBD dan ayahnya, LBS.
SBD diketahui merupakan anggota Polri yang diperbantukan sebagai staf administrasi di KPK.
Penyidik menduga SBD memberikan informasi mengenai proses administrasi penanganan perkara kepada LBS. Informasi tersebut kemudian diduga dimanfaatkan LBS untuk meminta sejumlah uang kepada AW dengan menawarkan jasa pengurusan perkara di KPK.
Dugaan ini menjadi perhatian serius karena menyangkut penyalahgunaan informasi yang berkaitan dengan proses penanganan perkara di lembaga antirasuah.
KPK kini masih mendalami konstruksi perkara, aliran uang, serta keterlibatan pihak-pihak lain yang diduga mengetahui atau berperan dalam rangkaian peristiwa tersebut.
Keterkaitan Klaten dan Pemalang Masih Didalami
Masuknya ALH dalam agenda pemeriksaan kasus Pemalang membuka ruang pendalaman lebih jauh terhadap keterkaitan keterangan para pihak dalam dua perkara tersebut.
Terlebih, dalam kasus Klaten, KPK sebelumnya mengungkap dugaan korupsi yang mencakup sejumlah klaster, mulai dari pengadaan barang dan jasa, perizinan, upah pungut, setoran dari OPD, hingga dugaan pemberian uang kepada pihak BPK untuk mengondisikan hasil pemeriksaan.
KPK juga pernah mengungkap dugaan penerimaan Bupati Klaten sebesar Rp2,08 miliar dari setoran pemerintah daerah dan upah pungut. Selain itu, terdapat dugaan penerimaan Rp245 juta dari pengusaha tambang galian C.
Dalam pengembangan perkara tersebut, penyidik turut menyita uang sekitar Rp934 juta yang ditemukan dalam sebuah tong berwarna biru di rumah adik Bupati Klaten.
Sejumlah fakta tersebut memperlihatkan luasnya lingkup penyidikan perkara Klaten.
Namun, pemeriksaan ALH sebagai saksi dalam perkara Pemalang belum dengan sendirinya membuktikan adanya hubungan tindak pidana antara kedua kasus. KPK perlu mengungkap secara terang materi pemeriksaan, relevansi keterangan ALH, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Publik kini menunggu sejauh mana penyidik mengembangkan dua perkara tersebut, terutama untuk memastikan tidak ada praktik penyalahgunaan kewenangan, manipulasi pemeriksaan, maupun permainan penanganan perkara yang luput dari penegakan hukum.
