KAKINEWS.ID, Jakarta-Rencana pemindahan sebagian populasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, menuai penolakan dari pemerintah daerah dan masyarakat. Wacana yang disampaikan Utusan Khusus Presiden, Hashim Djojohadikusumo, dalam forum COP31 di Turki pada 12 November 2026 tersebut dinilai berisiko terhadap kelangsungan hidup satwa langka itu.

Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi, mengingatkan bahwa pemindahan badak dalam jarak sekitar seribu kilometer berpotensi menimbulkan risiko kematian. Ia berkaca pada kegagalan translokasi badak di kawasan Ujung Kulon pada November 2025 yang menyebabkan seekor badak bernama Musofa mati.

“Logika sederhananya, translokasi saja bisa gagal, apalagi lintas pulau,” tegas Iing, Minggu  (15/11/2026).

Lihat Juga:
Hashim Tegaskan Pemerintah Tak Akan Perluas Pertanian ke Hutan Primer

Penolakan juga disuarakan masyarakat setempat melalui Aliansi Warga yang meminta Badak Jawa tetap dilestarikan di habitat aslinya. Mereka menyampaikan seruan, “Biarkan Badak Jawa hidup di rumahnya sendiri: Ujung Kulon.”

Sementara itu, warganet turut mempertanyakan urgensi pemindahan tersebut dengan mengangkat pengalaman tsunami Selat Sunda pada 2018. Saat itu, tidak dilaporkan adanya badak yang menjadi korban tsunami di kawasan Ujung Kulon.

Perbedaan karakteristik habitat juga menjadi perhatian. Hutan hujan tropis yang lembap di Ujung Kulon dinilai berbeda dengan kondisi vegetasi di Alas Purwo. Perubahan lingkungan tersebut dikhawatirkan dapat memicu stres dan mengganggu kemampuan adaptasi badak.

Lihat Juga:
Pendanaan Iklim Jadi Sorotan, WALHI Kritik Manfaatnya Belum Menjangkau Penjaga Hutan

Selain persoalan konservasi, wacana relokasi juga memunculkan kecurigaan publik mengenai kemungkinan kepentingan pertambangan emas di sekitar kawasan Ujung Kulon. Namun, dugaan tersebut masih berupa spekulasi yang berkembang di masyarakat dan belum terbukti berkaitan dengan rencana pemindahan badak.

Menanggapi berbagai kritik tersebut, Hashim Djojohadikusumo menegaskan bahwa gagasan pemindahan Badak Jawa semata-mata didasarkan pada pertimbangan mitigasi bencana, khususnya potensi tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ia juga menyebut gagasan tersebut masih dalam tahap awal pembahasan.

Kementerian Kehutanan memastikan belum ada keputusan terkait rencana relokasi tersebut. Pemerintah juga menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 melarang kegiatan pertambangan di kawasan konservasi.

Dengan demikian, wacana pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo masih memerlukan kajian mendalam, terutama terkait keselamatan satwa, kesesuaian habitat, serta dampak ekologis jangka panjang.