JAKARTA, KAKINEWS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan terkait perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kali ini, penyidik menyasar rumah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian ATR/BPN, Lampri, di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan penggeledahan tersebut pada Jumat (25/9/2026). Menurutnya, proses penggeledahan masih berlangsung dan informasi lebih lanjut akan disampaikan setelah kegiatan penyidikan selesai.
“Benar,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Jumat (25/9/2026).
Lampri merupakan salah satu dari delapan tersangka yang telah ditetapkan KPK dalam perkara tersebut.
Penggeledahan di Nganjuk ini menjadi rangkaian penyidikan setelah sebelumnya KPK menyisir rumah Lampri di Bekasi pada Jumat (18/9/2026). Dari penggeledahan itu, penyidik menemukan sejumlah petunjuk yang diduga berkaitan dengan aliran uang dalam perkara tersebut.
Petunjuk itu antara lain berasal dari dokumen serta barang bukti elektronik berupa percakapan atau chat yang ditemukan penyidik.
Tak berhenti di kediaman Lampri, KPK juga menggeledah Kantor Pertanahan Kota Mojokerto pada Rabu (23/9/2026). Kantor tersebut dipimpin Yetty Nurbuati Krystianti, yang merupakan istri Lampri.
Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan amplop berisi uang dengan nilai ratusan juta rupiah.
Rangkaian penggeledahan kemudian meluas ke sejumlah lokasi lain, termasuk kantor Kementerian ATR/BPN, Kantor Wilayah BPN Jawa Timur, serta kantor PT Summarecon Agung Tbk di Bogor dan Jakarta Timur.
Perkara ini sebelumnya mencuat melalui operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang kemudian berkembang menjadi penyidikan dugaan korupsi pengurusan pertanahan.
KPK telah menetapkan delapan tersangka. Mereka yakni Lampri; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung; Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi; serta Rizal Fahlevi dari pihak swasta.
Empat tersangka lainnya adalah Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, politikus Partai Golkar; Arif Sugiyanto, mantan Bupati Kebumen; Erwin; dan Muhammad Fakhry.
Keempat nama tersebut disebut KPK sebagai pihak yang dikenal sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Nusron sendiri belum ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.
Dalam penyidikan, KPK mengungkap adanya dua klaster dugaan korupsi. Klaster pertama berkaitan dengan dugaan suap dalam pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor yang turut menyeret PT Summarecon Agung Tbk.
Klaster kedua berkaitan dengan dugaan penerimaan dalam proses mutasi dan promosi jabatan serta pelayanan pertanahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Nilai barang bukti yang telah disita KPK dalam perkara ini juga mencapai angka besar. Penyidik menyita uang dengan total sekitar Rp106,3 miliar yang ditemukan dalam berbagai tempat penyimpanan, antara lain koper, kardus, dan boks.
Penggeledahan rumah Lampri di Nganjuk menambah panjang rangkaian penyisiran KPK terhadap lokasi-lokasi yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut. KPK masih melakukan pendalaman terhadap bukti dokumen, elektronik, serta uang yang telah diamankan untuk mengungkap rangkaian dugaan korupsi dalam perkara pertanahan tersebut.
